Untuk meningkatkan kesehatan dan ketahanan perbankan, aspek tata kelola (good govarnance) perbankan perlu ditingkatkan

Kepemilikan saham mayoritas perlu dibatasi maksimal 20 persen. Untuk itu, UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan harus direvisi.

Mengenai rencana penerbitan obligasi yang tertunda, direksi BTN akan melakukan rapat Jumat depan untuk melakukan konsolidasi dengan pasar. Diharapkan obligasi ini dapat diterbitkan sebelum Juni.

Pemerintah bisa minta tambahan subsidi BBM dari dana cadangan APBN, tanpa minta persetujuan dari DPR. Namun penggunaannya harus tetap dilaporkan ke DPR.

DPR menilai, BPK telah menyalahi prosedur dengan menyampaikan hasil pemeriksaan Bank Mandiri ke Kejagung, tanpa melaporkannya ke Bank Indonesia.

Perbanas berharap, Deputi Gubernur BI diisu orang berlatar belakang bank komersial. Ini untuk mengatasi bank yang "suka main-main".

Dua calon deputi gubernur BI Siti Ch Fadjriah dan Krisna Wijaya pukul 14.00 WIB akan menyampaikan visi-misinya di depan Komisi XI DPR RI.

Terbongkarnya kasus Bank Mandiri merupakan prestasi bagi Kejagung, meski belum ada debitur kakap yang diperiksa. Kejagung pun ditantang mengusut mereka. Bisakah?

Dari lima kasus kredit macet Bank Mandiri yang diperiksa Kejagung, ada kasus kredit yang cukup rumit. Kejagung harus cermat dalam memeriksanya. Yaitu kasus kredit PT Tahta Medan, perusahaan yang dibeli PT Cipta Graha Nusantara (CGN).

Hasil audit BPK atas KPU langsung dibahas pimpinan DPR, pimpinan komisi terkait dan pimpinan Panitia Anggaran DPR, begitu masa sidang dimulai lagi.