PAN meragukan adanya suap antar sesama anggota dewan dalam voting hak angket mafia pajak di DPR. Kalaupun memang ada, suap tersebut dimungkinkan berasal dari pihak luar DPR dan akan sulit dibuktikan.

Partai Golkar menegaskan tidak melakukan politik transaksional dalam hak voting hak angket mafia pajak di DPR. Isu suap seperti yang diungkapkan Partai Gerindra, menurut Golkar, sulit dibuktikan.

Partai Demokrat mendesak Partai Gerindra membuka kebenaran isu penyuapan di dalam voting angket mafia pajak. Jika cukup datanya, PD mendukung kasus tersebut dibawa ke ranah hukum.

"Kita hargai dong perbedaan pendapat, jangan dituduh terima materi atau lainnya. Mereka memilih begitu karena menggunakan pikiran dan nurani," kata Wasekjen Partai Golkar, Lalu Mara.

ika dicermatai secara mendalam, usulan hak angket yang kandas lewat ketukan palu Marzuki Alie, ketua DPR RI pada Selasa (22/2) malam, menyimpan dua indikasi besar. Apa saja sajakan itu?

"Fadli Zon jangan tanggung-tanggunglah, kalau punya bukti laporkan ke KPK. Kalau melapor ke media massa, itu promosi diri," ujar Jubir Partai Golkar, Lalu Mara, tentang isu upaya suap kepada politisi Gerindra menjelang voting hak angket DPR untuk isu mafia pajak.

12 Anggota Fraksi PPP tidak hadir dalam voting angket mafia pajak. Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar memastikan anggotanya itu tidak menerima suap.

Juru bicara PD Ruhut Sitompul meminta penegak hukum bergerak menyambut pengakuan Sekjen Gerindra Fadli Zon terkait tawaran suap hak angket mafia pajak.

Fadli Zon jangan sebatas melempar isu upaya suap menjelang voting penggunaan hak angket DPR untuk mafia pajak. Demi perbaikan parlemen, politisi muda dari Gerindra itu harus melaporkan kepada penegak hukum.

Partai Gerindra siap memberikan informasi kepada KPK terkait kasus percobaan suap hak angket mafia pajak. Namun Gerindra ingin KPK fokus menyelesaikan kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI lebih dulu.