detikNews

Digugat OC Kaligis, KPK Tunjuk BW Jadi Ahli di MK

BW menyampaikan bahwa KPK adalah lembaga yang dilindungi secara konstitusional. 

Senin, 23 Nov 2015 13:19 WIB

detikNews

Menang di MK, Polri Janji akan Perbaiki Pelayanan SIM dan STNK

Kakorlantas Irjen Polisi Condro Kirono mengapresiasi putusan MK yang menegaskan kewenangan Polri dalam menerbitkan SIM dan STNK.

Senin, 16 Nov 2015 17:31 WIB

detikNews

MK Minta Polri Tingkatkan Pelayanan SIM/STNK

"Yang lebih penting adalah meningkatkan pelayanan dalam mengeluarkan STNK dan SIM terutama jangan melanggar kewenangan berlaku." 

Senin, 16 Nov 2015 15:47 WIB

detikNews

MK Tegaskan Polri Pemegang Otoritas Mengeluarkan SIM dan STNK

MK berpendapat tidak ada pelanggaran konstitusional dalam menerbitkan SIM dan STNK oleh institusi Polri. 

Senin, 16 Nov 2015 14:56 WIB

detikNews

MK Terbelah Soal Batasan Dukungan Parpol Pendukung Peserta Pilkada

4 Hakim konstitusi yang mengajukan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam vonis tersebut.

Rabu, 11 Nov 2015 15:32 WIB

detikNews

MK Ubah Waktu Penyelesaian Sengketa Pilkada Jadi 45 Hari Kerja

Dalam pagelaran pilkada tahun ini akan ada 269 daerah yang mengadakan pesta demokrasi. 

Rabu, 11 Nov 2015 14:13 WIB

detikNews

Menjerat Penikmat Jasa Robby Abbas, Antara KUHP dan Gratifikasi Seksual

Gugatan ini dinilai kurang tepat karena seharusnya bukan KUHP yang dipermasalahkan, tetapi UU lain yang terkait.

Rabu, 11 Nov 2015 12:00 WIB

detikNews

Robby Abbas Minta MK Seret Si Hidung Belang ke Bui, Sinyal Merah Bagi DPR

Permohonan ini lebih tepat diajukan ke DPR sebagai pembuat UU, bukan ke MK.  Mengapa Robby tetap membawanya ke MK?

Rabu, 11 Nov 2015 09:14 WIB

detikNews

Bupati Morotai Rusli Sibua Dituntut 6 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum pada KPK menuntut Bupati Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua dengan hukuman 6 tahun bui, denda Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Senin, 09 Nov 2015 16:54 WIB

detikFinance

Dapat Kepastian Jokowi, Pabrik Air Minum Bisa Tetap Produksi

Kebijakan baru pemerintah lewat paket kebijakan jilid VI, membuat izin yang telah dipegang perusahaan air minum di Indonesia tetap berlaku.

Jumat, 06 Nov 2015 09:53 WIB