Pimpinan DPR menghormati sikap KPK menolak menghadiri rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, Banggar, KPK, Polri, dan Kejagung. Namun pimpinan DPR mempertanyakan alasan KPK menolak rapat konsultasi penyelesaian problem Banggar ini.

Pimpinan DPR akan menggelar rapim terkait sikap KPK yang menolak menghadiri rapat konsultasi dengan pimpinan DPR dan Banggar DPR. Rapim akan digelar Kamis (29/9) pagi, sebelum rapat konsultasi digelar.

KPK menolak menghadiri undangan pimpinan DPR untuk rapat konsultasi dengan Banggar DPR. KPK ingin menjaga kredibilitasnya, karena empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) sedang dalam pemeriksaan KPK.

Tantangan yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai semakin berat. Sebab, saat ini marak terjadi korupsi politik yang didalangi oleh petinggi parpol.

KPK menilai tak ada kaitannya antara undangan rapat dari pimpinan DPR dan pemeriksaan empat pimpinan badan anggaran. Ada atau tidak ada rapat dengan pimpinan DPR, pemeriksaan jalan terus.

Setelah sempat tertunda, Pimpinan DPR kembali menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan KPK, Rabu (28/9) besok. Wakil Ketua DPR Pramono Anung, menegaskan pihaknya tidak ingin menekan KPK.

Sikap pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang mengabaikan panggilan KPK dinilai salah kaprah. Tidak ada institusi negara yang kebal hukum.

RUU Intelijen akan diselesaikan sesuai jadwal. Komisi I DPR mengklaim penyelesaian RUU itu tidak terkait dengan kasus-kasus terorisme yang belum lama mencuat dengan meledaknya bom bunuh diri Solo.

"Yang saya tahu ini semua adalah perjuangan Pak Tamsil. Yang saya tahu itu saja," ujar Ali Mudhori.

KPK telah menerima surat undangan pertemuan dari Pimpinan DPR untuk Kamis pekan ini. Agenda pertemuan adalah untuk menyamakan persepsi antara pimpinan KPK dengan Badan Anggaran DPR mengenai kebijakan pembahasan RAPBN.