detikNews

Syarat Calon Independen Diperberat, Calon Tunggal Bisa Makin Banyak

Wacana Komisi II DPR untuk memperberat syarat dukungan untuk calon independen dinilai kurang tepat.

Rabu, 16 Mar 2016 20:33 WIB

detikNews

Beda dengan DPR, KPU Ingin Syarat Calon Independen Diringankan

Syarat justru sebaiknya diringankan agar jalan bagi calon terbuka.

Rabu, 16 Mar 2016 20:05 WIB

detikNews

PKB Bantah Ada Kepentingan Politik di Rekrutmen Pendamping Dana Desa

PKB menampik adanya politisasi dalam rekrutmen pendamping dana desa.

Rabu, 16 Mar 2016 14:56 WIB

detikNews

Hanura Tolak Syarat Calon Independen Diperberat

Hanura tidak sepakat apabila syarat dukungan bagi calon independen diperberat. Calon independen harus memiliki ruang bersaing yang sama dengan parpol.

Rabu, 16 Mar 2016 13:14 WIB

detikNews

Fadli Zon Tolak Syarat Calon Independen Diperberat

Komisi II DPR berniat menaikkan syarat calon independen dalam revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menolak.

Rabu, 16 Mar 2016 13:09 WIB

detikNews

Pemerintah Isyaratkan Tak Setuju Syarat Calon Independen Diperberat

Pemerintah menganggap aturan soal syarat independen di UU Pilkada sudah cukup baik. Revisi UU Pilkada tak seharusnya menutup calon independen.

Rabu, 16 Mar 2016 12:06 WIB

detikNews

DPR Ingin Perberat Syarat Calon Independen, ini Kata JK

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai posisi calon independen dalam Pilkada tidak perlu dipertentangkan dengan partai politik.

Selasa, 15 Mar 2016 18:39 WIB

detikNews

NasDem: Sia-sia Kalau DPR Mau Jegal Ahok

NasDem menolak revisi UU Pilkada untuk mengganjal calon independen seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Selasa, 15 Mar 2016 13:31 WIB

detikNews

Bupati yang Diusung 5 Parpol Dicokok BNN, Komisi II: Rekrutmen Harus Ketat

Saat menang di Pilgub Ogan Ilir 2015, Bupati Nofiadi yang ditangkap BNN dan positif menggunakan narkoba diusung PDIP, Golkar, Hanura, PPP, dan PKS.

Selasa, 15 Mar 2016 13:25 WIB

detikFinance

DPR Sahkan UU Nelayan dan Petambak Garam, Susi: Ini Bersejarah

Paripurna DPR  mengesahkan RUU tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam menjadi Undang-Undang.

Selasa, 15 Mar 2016 13:06 WIB