Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil sepakat agar Angelina Sondakh dijerat Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Karena Angie disebut menerima uang dari Permai Grup.

Polisi diminta melakukan tindakan tegas terkait kasus pelat palsu pada mobil milik Ketum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum. Jika tidak, dikhawatirkan masyarakat akan meniru menggunakan pelat palsu pada kendaraan pribadi mereka.

Angelina Sondakh disarankan kooperatif pada penyidik KPK. Akan lebih baik bagi Putri Indonesia 2001 yang akrab disapa Angie ini untuk membantu penuntasan pemberantasan korupsi.

Usulan ICW dan PPATK agar Angie dikenakan pasal 5 UU TPPU ditanggapi santai oleh pengacara Angie, Nasrullah. Menurutnya ICW dan PPATK tidak memiliki kewenangan untuk membuktikan sangkaan terhadap Angie.

Polisi sudah panjang lebar memberi penjelasan soal pelat nomor polisi B 1716 SDC palsu yang dipakai Ketum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum di dua mobilnya. Tapi semestinya Anas yang menjelaskan langsung.

Selain ICW, PPATK juga menyoroti pasal pencucian uang bagi tersangka Angelina Sondakh. Seharusnya, politisi Demokrat itu bisa disangkakan pasal 5 UU TPPU.

Angelina Sondakh bisa dijerat pidana pencucian uang. Alasannya, dalam kasus Wisma Atlet, hakim yang menyidangkan Nazaruddin menyebut bahwa grup Permai tempat sarana mengumpulkan fee proyek.

Polri memutuskan menghentikan sementara proses pembuatan kartu Inafis. YLKI berharap pembuatan kartu itu tidak dihentikan sementara tapi selamanya.

Setelah membuka posko pengaduan kecurangan ujian nasional pada awal pekan ini, ICW mulai menerima berbagai laporan. Salah satunya adalah bocoran soal untuk UN SMP hari kedua dan ketiga.

Pengusutan kasus video porno mirip anggota DPR kini berada di tangan Badan Kehormatan (BK). Selaku lembaga penegak etika, tentu tidak bisa diam saja.