"Ahok menjadi bukan orang yang begitu saja didikte partai. Mereka akan menjadi pasangan yang betul-betul bisa bergerak bebas sesuai visi yang mereka bangun."

Prinsip Ahok, konstitusi harus lebih diutamakan daripada konstituen. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pun memiliki sikap serupa dengan sang wakil. Mereka berdua menolak praktik titip menitip jabatan.

"Itu kan tidak mau dilakukan oleh Ahok. Dua orang ini kan (Jokowi dan Ahok) kan kepemimpinan yang komplementer ya, saling melengkapi."

Tak hanya soal kebijakan, ada juga kader partai yang melobi Jokowi-Ahok untuk menempatkan orang di jabatan strategis. 

Partai Gerindra menegaskan tidak pernah bentrok kepentingan dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Mohammad Sanusi menegaskan Ahok saat ini memang bukan lagi milik partai.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menepis adanya rencana pemecatan Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama alias Ahok. Jika Ahok benar-benar akan dipecat, Muzani akan menjadi orang pertama yang membela Ahok.

Wakil Ketua DPR yang juga Politikus senior PDIP Pramono Anung yakin duet Jokowi-Ahok tak bisa diintervensi oleh partai mana pun. Duet keduanya diyakini akan lebih mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan.

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui beberapa kali pernah berbeda pendapat dengan partainya terkait kebijakan Pemprov DKI yang tak populis. Gubernur DKI Jokowi menyampaikan tips untuk mengatasi hal itu.

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkap kemarahan Gerindra karena ia membuat kebijakan tak populis. Ahok bahkan menyatakan siap dipecat partainya jika merusak basis suara Gerindra. Petinggi Gerindra pun langsung angkat bicara.

Ketum Gerindra Suhardi menegaskan tak ada rencana memecat Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Karena kesalahan Ahok sangat ringan, hanya keselo lidah soal kata 'bajingan' untuk para pelajar pembajak bus.