detikNews

211 Anggota DPR Tak Hadir di Paripurna Penutupan Masa Sidang

DPR menggelar rapat paripurna penutupan sekaligus pengesahan sejumlah UU. Sebanyak 211 anggota DPR tidak hadir tanpa alasan di paripurna kali ini.

Kamis, 17 Mar 2016 16:46 WIB

detikFinance

Jokowi Pantau Proyek Tol Cisumdawu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini menyambangi lokasi pembangunan Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Kamis, 17 Mar 2016 16:08 WIB

detikNews

Dukung Ahok, Hanura: Dia Punya 3 Kriteria Cagub DKI

Partai Hanura menyebut ada tiga kriteria yang harus dipenuhi calon kepala daerah. Tiga kriteria itu dimiliki oleh Ahok. Apa saja?

Kamis, 17 Mar 2016 12:56 WIB

detikNews

Eks Fasilitator PNPM Surati Jokowi, Minta Setop Politisasi Pendamping Dana Desa

Rakyat meminta Presiden mengambil sikap tegas untuk memastikan tak ada politisasi seleksi pendamping dana desa.

Kamis, 17 Mar 2016 11:18 WIB

detikNews

Pemerintah Tolak Syarat Calon Independen Diperberat, ini Kata Ketua DPR

Pemerintah menilai syarat independen di UU Pilkada belum mendesak direvisi. DPR pun tidak bisa memaksa apabila keinginan itu bertepuk sebelah tangan.

Kamis, 17 Mar 2016 11:06 WIB

detikNews

Eks Dirjen Kemenakertrans Tegaskan Muhaimin Tak Terlibat di Kasus Pemerasan

Jamaluddin menegaskan siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Rabu, 16 Mar 2016 23:51 WIB

detikNews

Pastikan Calon Kepala Daerah Bebas Narkoba, KPU akan Gandeng BNN

Ke depan, KPU berencana menggandeng BNN dalam pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada.

Rabu, 16 Mar 2016 22:33 WIB

detikNews

Sistem Noken Pemilu di Papua Diusulkan Dihapus

Dengan penghapusan noken maka masyarakat Papua bisa didorong menyuarakan aspirasinya tanpa paksaan.

Rabu, 16 Mar 2016 22:09 WIB

detikNews

Komisi II Minta BNN Dilibatkan Dalam Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah

Hal ini terkait tertangkapnya Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Nofiadi oleh BNN karena menggunakan narkoba.

Rabu, 16 Mar 2016 21:28 WIB

detikNews

KPU Susun Aturan Khusus untuk Pilkada DKI, Aceh, dan Papua Barat

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa penyusunan aturan di daerah khusus tersebut merujuk pada UU masing-masing daerah.

Rabu, 16 Mar 2016 20:52 WIB