Pengendara yang melintas di tol Jagorawi menuju Jakarta terjebak macet lebih satu jam. Mereka tidak bergerak sama sekali karena jalan disterilisasi guna perjalanan SBY dari Cikeas menuju Senayan.

Pelantikan SBY dan Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 akan diserbu ribuan pengunjuk rasa. Belasan kelompok massa akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR

PKS mendapat jatah 4 menteri di kabinet SBY periode 2009-2014. Jumlah ini naik 1 angka dari periode sebelumnya yakni Mentan Anton Apriyantono, Menneg Pora Adhyaksa Dault, dan Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Ashari.

Tanpa kontemplasi diri dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan maka prinsip separation of power tidak akan mencapai puncaknya sebagaimana yang dimaksud oleh Montesquieu. Paling tidak dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bursa kursi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih panas. Nama-nama kandidat berkeliaran bak bola panas di berbagai media. Siapa saja dan bagaimana peluangnya?

Anggota DPD yang sempat 'tersakiti' dalam proses pemilihan pimpinan MPR diminta tetap menghadiri acara pelantikan Presiden SBY 20 Oktober mendatang. Tuntutan ini disampaikan oleh Forum Komunikasi mantan anggota DPD periode 2004-2009.

PDIP dipandang sangat pragmatisme sehingga mengecewakan grass root maupun masyarakat Indonesia yang tetap menginginkan PDIP sebagai oposisi pemerintah agar tercipta keberimbangan kekuasaan. PDIP sedang memainkan smart politics?

Jumat-Sabtu 16-17 Oktober merupakan waktu yang paling mendebarkan bagi nama-nama yang selama ini disebut-sebut sebagai calon menteri. Sebab pada hari itu Presiden SBY akan menelepon orang-orang tersebut untuk secara resmi membantunya di kabinet.

Ketua Umum Partai Golkar periode 2009-2014 Aburizal Bakrie yang baru saja terpilih langsung mengagendakan acara menghadap Presiden SBY. Ical juga menyatakan Golkar tidak akan menjadi partai oposisi, namun akan tetap kritis terhadap pemerintah.

Bank CIMB Niaga memberikan fasilitas keringanan bunga kredit yang diturunkan 3% hingga 5% bergantung pada kasus dan kondisi debitor yang menjadi korban gempa tersebut.