Bawaslu Jawa Timur menggelar investigasi ke KPU Kabupaten Pasuruan. Investigasi dilakukan berdasarkan permohonan KPU Jatim untuk meninjau ulang rekomendasi hitung ulang di 13 kecamatan yang bermasalah.

Bawaslu merekomendasikan penghitungan ulang di semua TPS di Pasuruan menyusul kasus caleg Gerindra yang menyuap 13 oknum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). KPU menilai rekomendasi itu tak konkret.

"Kalau penghitungan ulang perlu waktu tak sedikit. Ada 1.794 TPS harus dihitung. Itu butuh anggaran besar sekitar Rp 2 milar dan perlu waktu mengajukan anggaran dan logisitik."

13 oknum PPK yang terbukti menerima suap dan sudah diproses ada sembilan ketua dan dua anggota PPK.

Aliansi lintas partai politik dan lintas calon legislatif (caleg) Kabupaten Pasuruan melaporkan banyaknya dugaan pelanggaran pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur. Tuntutannya, coblosan ulang.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyebut kalau Pemilu Legislatif, 9 April lalu marak terjadi kecurangan di berbagai daerah. Persoalannya karena Undang-Undang penyelenggaraan Pemilu sekarang yang dianggap bukan mempermudah tapi malah semakin ribet.

Komisioner KPU Kabupaten Kutai Timur, Ha, sekaligus tersangka dugaan kasus kecurangan Pemilu 2014 diberhentikan dengan tidak hormat. Dia diminta fokus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain Sugiharto, KPK juga mencegah empat orang lain termasuk mantan Dirut Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya.

KPU masih membuka pendaftaran bagi warga untuk menjadi KPPS di 19 TPS di Sampang.

Panwaslu Kabupaten Pasuruan akhirnya melimpahkan berkas 13 oknum PPK dan caleg Gerindra Agustina Amprawati ke polisi. Mereka terancam dijerat pasal 5 ayat 1 dan 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.