Refly Harun datang ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK) tepat pukul 19.00 WIB. Refly datang bersama rekannya sesama kuasa hukum, Maheswara Prabandono. Refly mengaku siap dikonfrontir dengan hakim konstitusi Akil Mochtar.

Mantan Calon Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud dipertemukan dengan Neshawati di Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Konstitusi (MK) selama 2 jam. Keduanya mengaku pernah saling ketemu beberapa waktu lalu. Namun terkait testimoni Dirwan, keduanya mengaku punya versi masing- masing.

UU Sisdiknas dinilai ahli HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara membuka peluang diskriminasi HAM oleh pemerintah terhadap warga negara yang bersekolah di swasta.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Djalal, membeberkan alasan-alasan mengapa penyelenggara pendidikan swasta tidak mendapat anggaran dari negara. Hal itu ia sampaikan saat sidang uji materi UU Sistem Pendidikan Nasional di Mahkamah Konstitusi.

Publik kembali dihadapkan pada satu sekuel drama politik baru. Jika sebelumnya pihak pemerintah sering kebakaran jenggot akibat sikap kritis tanpa tedeng aling-aling yang diperankan oleh partai oposisi (PDI Perjuangan) dan beberapa partai di tubuh koalisi

DPR tengah bersiap membahas draf RUU Keistimewaan (RUUK) DIY yang disampaikan pemerintah. Dalam pembahasan tersebut, Dewan Perwakilan Daeran (DPD), ingin ikut serta.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU KPK yang diajukan tersangka penerima aliran dana pemilihan Guburnur BI, Hengky Baramuli. MK menilai pasal 40 UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat yang dipermudah dengan putusan MK makin memperkuat bargaining partai koalisi di DPR. Penggunaan HMP atas kasus Bank Century misalnya, otomatis digunakan partai koalisi untuk adu kekuatan di DPR dalam berebut pengaruh di hadapan Presiden SBY.

Ketua LPSK Abdul Aris Semendawai mendatangi kantor KPK. Abdul bertemu dengan para pimpinan KPK untuk berkoordinasi terkait perlindungan saksi dan korban.

ICW dan YLBHI mengajukan uji materi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 33 dan 34 ke Mahkamah Konstiusi (MK). Mereka memprotes penetapan 1 tahun masa jabatan Busyro Muqoddas, karena hanya akan memboroskan anggaran senilai Rp 2,5 miliar.