Menjelang Munas Golkar yang dijadwalkan 30 November 2014 nanti, internal partai beringin sudah memanas. Tak bisa dipungkiri Munas yang rencananya akan digelar di Bali tersebut sangat penting dan menentukan arah Golkar lima tahun ke depan.

Internal Golkar selalu memanas menjelang Munas. Di tengah keinginan Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) memimpin Golkar lagi, isu Munas tandingan menyeruak, namun tak digubris kubu Ical.

Anggota DPR dari Koalisi Merah Putih menggulirkan hak interpelasi ke pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Untuk memperkuat interpelasi, para anggota DPR ini berencana untuk turun ke masyarakat dan bertanya secara langsung.

Golkar menjadi inisiator untuk menggulirkan interpelasi ke Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga BBM. Hingga siang ini, sudah ada 18 anggota DPR dari Koalisi Merah Putih, kecuali Partai Demokrat, yang menandatangani formulir pengajuan hak interpelasi.

Presiden Jokowi menanggapi sikap DPR yang akan mengajukan hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM. Jokowi malah mempertanyakan apa pernah dalam pemerintah diinterpelasi DPR karena menaikkan harga BBM.

DPP Golkar sudah memutuskan tempat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX di Bali. Namun keputusan ini bisa saja berubah dalam rapat pleno di DPP Golkar sore ini.

Golkar jadi motor penggunaan hak interpelasi DPR untuk kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM. PDIP mengajak Golkar dan fraksi-fraksi DPR lainnya tak terburu-buru.

Partai Golkar akan menggelar Munas pada akhir bulan November 2014. Bali akhirnya diputuskan sebagai arena suksesi pimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menggalang interpelasi yang ditujukan kepada pemerintah. Dirinya kemudian menyebut bahwa keputusan penggunaan hak ini solid akan dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP). 

Kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi memantik niat sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan hak interpelasi.