Tiga pejabat Pemkot Surabaya yang menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 720 juta siap ditahan dan tak akan melawan eksekusi kejari. Cuma, mereka memerlukan waktu untuk kesiapan mental keluarganya.

Surat eksekusi penahanan sudah dilayangkan ke tiga pejabat Pemkot Surabaya yang divonis gara-gara kasus gratifikasi Rp 720 juta untuk anggota DPRD Surabaya. Namun kapan ditahannya, belum jelas.

Nasib Sekretaris Kota (Sekkota) Sukamto Hadi dan Asisten II Pemkot Surabaya Muchlas Udin diujung tanduk. Kejari Surabaya siap mengeksekusi karena salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) keluar. 

Asisten II Sekkota Surabaya Muhlas Udin dan eks Kabag Keuangan Poerwito dikabarkan dipanggil Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Namun, mereka membantah.

Pasca terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) tentang hukuman penjara 1,5 tahun bagi dua pejabat dan eks Pemkot Surabaya, Walikota Tri Rismaharini yang rencananya akan menghadiri pelantikan camat tiba-tiba dibatalkan.

Usaha menghilangkan kemacetan di Kalianak - Margomulyo terus dilakukan. Bahkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini menjamin bahwa kawasan pergudangan tersebut akan bebas dari macet dengan syarat kerjasama dari semua pihak.

Wisnu Wardana sudah bertekad melakukan perlawanan bila Partai Demokrat memecatnya. Bahkan sikap Ketua DPRD Surabaya ini mendapat dukungan dari pendukung Walikota Tri Rismaharini.

Meski ada penangguhan penertiban bangunan dan rumah di pinggir rel, namun warga yang berdiam di sana tetap melakukan unjuk rasa. Mereka tak ingin penertiban ditangguhkan, mereka ingin penertiban dibatalkan.

Luar biasa! Meski baliho miliknya disorot karena menghalangi pejalan kaki, namun Barisan Massa Demokrat (BMD) Jatim dan PDIP terkesan tidak peduli. Bahkan, jumlah baliho BMD justru bertambah.

Kemacetan terjadi di dua arus Jalan Margomulyo sejak pagi hingga siang ini menyita perhatian Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak.