Lobi RUU Pilpres malam terakhir sebelum rapat paripurna menghasilkan kesepakatan. Syarat bagi parpol untuk bisa mengajukan capres adalah 20 persen kursi atau 25 persen suara. Angka ini dinilai moderat oleh FPPP.

Selain syarat pengajuan capres dan cawapres, soal rangkap jabatan juga telah tercapai kata sepakat. Hasilnya, persoalan itu tidak diatur dalam UU, tetapi hanya dimasukan dalam penjelasan umum.

RUU Pornografi disepakati 8 fraksi di DPR. Mereka menandatangani naskah draft, yang tinggal menunggu pengesahannya di rapat paripurna.

Para anggota Pansus RUU Pornografi dari FPDIP melakukan walk out atau keluar dari ruang sidang. Mereka tidak setuju dengan keseluruhan draf RUU Pornografi.

FPDIP menolak pengesahaan RUU Pornografi. Dikhawatirkan apabila RUU Pornografi tetap disahkan, beberapa provinsi yang menolak akan menyatakan memisahkan diri dari NKRI.

Koalisi Muda Parlemen Indonesia (KMPI) memperingati Hari Sumpah Pemuda. Mereka pun mendesak Pansus BBM agar serius bekerja.

Panitia Khusus (Pansus) Angket BBM Dewan Perwakilan Rakyat menemukan 3 kekurangan dalam pengelolaan migas di Indonesia. Saratnya intervensi asing menjadi salah satunya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir selisih penerimaan negara dari sektor minyak sudah terjadi sejak 1968 dengan berbagai cara.

RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik akan disahkan DPR. RUU itu mengatur sanksi lebih berat bagi pelaku kriminal yang bermotif kebencian terhadap ras dan etnis tertentu.

Pembahasan RUU Pilpres masih belum mencapai titik temu. Anggota Pansus RUU Pilpres, pimpinan fraksi dan pemerintah akan menggelar lobi formal pada Selasa 28 Oktober 2008.