Majelis eksaminasi publik menilai jaksa teledor sehingga dalam kasus pembunuhan Munir, Muchdi Pr bisa bebas. Namun kuasa hukum Muchdi Pr, Mahendradatta menilai, apa yang dilakukan lembaga ini justru melecehkan hukum.

Lembaga-lembaga internasional diminta ikut memantau pengadilan perkara pembunuhan Munir. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan Indonesia.

Komnas HAM menyimpulkan Muchdi Pr bebas karena kelalaian jaksa dalam pengajuan kasasi. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan mengkaji kesimpulan tersebut.

Jaksa Agung Hendarman Supandji didesak agar tidak diam saja menyikapi hasil eksaminasi Komnas HAM terkait kasus Munir. Hendarman semestinya merespons hasil eksaminasi tersebut dengan membuka kembali perkara itu.

Putusan kasasi MA yang membebaskan Muchdi Pr dari segala dakwaan terlibat kasus pembunuhan Munir, akibat hakim yang tidak kompeten di bidang hukum pidana.

Video kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) beredar. Komnas HAM menilai tindakan tersebut melanggar HAM.

Majelis Eksaminasi telah mengeluarkan rekomendasi meminta adanya penyelidikan ulang kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Komnas HAM mengaku siap untuk menindaklanjuti rekomendasi itu.

Setelah mengkaji selama 1 tahun, Majelis Eksaminasi Publik atas kasus pembunuhan aktivis HAM Munir mengeluarkan rekomendasi untuk Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan. Salah satu isinya, meminta kasus Munir diusut ulang.

Putusan kasasi MA yang membebaskan Muchdi Pr dari dakwaan keterlibatan pembunuhan Munir, diduga kuat akibat kelalaian JPU ketika mengajukan berkas permohonan kasasi.

Untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Papua, Komnas HAM berkonsultasi dengan mantan Wapres Jusuf Kalla, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PMI. Komnas ingin JK membantu penyelesaikan konflik di Papua secara menyeluruh.