Hanya butuh waktu beberapa hari saja, penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto diproses penyidik Bareskrim Mabes Polri. Proses hukum ini dinilai super cepat.

Tim kuasa hukum Bambang Widjojanto menyebut polisi sempat memaksa ikut serta saat tim berkonsultasi dengan Bambang. Kejadian ini disesalkan tim hukum Bambang.

Mabes Polri menyebut politikus PDIP Sugianto Sabran melaporkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto atas dugaan keterangan palsu pada 15 Januari 2015. Ini tanda bukti lapor Sugianto.

Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, Jumat 23 januari 2015, pagi. Berikut pernyataan Joko Widodo. 

Presiden Jokowi meminta melanjutkan kasus hukum bagi KPK dan Polri dan agar keduanya tidak bergesekan, dinilai tidak tegas. Presiden Jokowi semestinya belajar dari presiden pendahulunya. 

Merespons penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, aktivis di Surabaya mengibarkan bendera setengah tiang. LBH menilai, penangkapan BW akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Saldi meminta Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas. Tidak boleh ada kriminalisasi dalam proses penegakan hukum. "Harus ada penegasan dari presiden yang membawahi kepolisian bahwa hentikan segera kriminalisasi dalam penegakan hukum," ujar Saldi.

Eks Menkum Ham Amir Syamsuddin geleng-geleng melihat pasal pidana yang dikenakan Bareskrim Polri pada Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Dia menilai ada kejanggalan dalam penerapan pasal itu. 

Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri dengan cara sewenang-wenang. Pimpinan KPK itu diborgol, diangkut bersama anaknya, sambil diberi tekanan teror sepanjang perjalanan.

Politkus PDIP Sugianto Sabran merupakan orang yang melaporkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ke Polri. Dia bersumpah, langkah hukum yang dilakukannya adalah demi mencari kebenaran.