Imbauan agar koruptor tidak disalati oleh ulama dinilai sebagai bentuk kekecewaan masyarakat pada Presiden SBY. Sebab, janji pemberantasan korupsi dari SBY masih jauh dari harapan.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, menduga wacana perpanjangan masa jabatan Presiden SBY menjadi 3 periode bukan inisiatif Ruhut Sitompul semata. Ia mengibaratkan, jika tidak ada asap tentu tidak ada api.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif menyesalkan adanya grasi dari Presiden SBY terhadap terpidana koruptor Syaukani HR. Meski demikian, pemberian grasi merupakan hak prerogatif Presiden.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sepakat atas usulan Todung Mulya Lubis dalam menghukum koruptor. Din setuju keluarga koruptor juga ikut dihukum, namun secara sosial.

Muhammadiyah punya pendapat berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU) soal larangan mensalatkan jenazah koruptor bagi ulama. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, berpendapat mensalatkan jenazah wajib hukumnya termasuk untuk koruptor.

Pemberian grasi terhadap koruptor dinilai berlebihan. Pemerintah diminta untuk peka terhadap hal-hal yang melukai hati rakyat kecil seperti misalnya pemberian grasi kepada Syaukani HR.

Gerakan Peduli Pluralisme (GPP) menemui mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mereka meminta dukungan terhadap gerakan menolak 'Hari Pembakaran Al Quran Sedunia'.

Sikap NU yang melarang ulama mensalatkan jenazah koruptor patut dihormati sebagai hasil dari pemikiran para ulama. Hal itu dinilai sebagai upaya mempebaiki moral bangsa.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif dan 39 orang lainnya mengajukan surat penangguhan penahanan Komjen Susno Duadji kepada Kejagung. Mereka menjamin jika Susno melarikan diri, 40 orang yang menandatangani surat itu bersedia ditahan.

Salah seorang pengurus PP Muhammadiyah setuju dengan usulan NU agar ulamanya tidak menyalatkan jenazah koruptor. Bahkan, sebagai sanksi sosial lainnya, koruptor yang tidak bertobat juga harus diasingkan.