Sistem klaim Kartu Jakarta Sehat (KJS) selama ini berdasarkan tarif RS Indonesia Case Base Groups (Ina-CBGs) yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Di Amerika Serikat (AS) sistem CBG ini tidak berhasil karena sistem kapitalis liberal, banyak kepentingan perusahaan farmasi.

Pemprov DKI Jakarta rupanya semakin bulat hati mengambil alih penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun 2014 dengan tak lagi mengadakan di JIExpo Kemayoran. Pemprov DKI mempersilakan JIExpo mengadakan expo sejenis asal tidak memakai nama PRJ lagi.

Pekan Raya Jakarta (PRJ) pada 2014 nanti direncanakan digelar di silang Monas. Rencana tersebut disambut baik banyak kalangan, namun pemerintah provinsi DKI Jakarta harus punya konsep matang.

Nuansa kerakyataan dan ajang budaya nan kental menjadi konsep HUT Jakarta andalan Jokowi dan Ahok. Mereka ingin warganya tidak perlu merogoh kocek saat berpesta, seperti 5 hal ini:

Pemprov DKI berencana mengambil alih penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2014. Apa tanggapan Komisaris PT JIExpo Murdaya Poo?

Warga RW 17 Pondok Indah meminta busway koridor VIII yang lewat Pondok Indah dipindah ke Jl Ciputat Raya karena selama ini membuat semrawut. Wagub DKI Ahok menegaskan bahwa permintaan itu masih dikaji. "Mesti ada kajian, dasarnya apa? Emang orang biasa nggak boleh naik bus ke Pondok Indah? Emang naik bus nggak boleh main ke mal? Biang kemacetan itu karena jumlah mobil lebih banyak," kata Ahok. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!

Keinginan sejumlah warga Pondok Indah agar jalur busway dipindahkan ke Jl Ciputat Raya di Pondok Pinang mendapat respons Ahok. Kata Ahok, hal itu perlu dikaji mendalam.

Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2014 rencananya tak akan lagi diadakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Lagi-lagi Gubernur Jokowi menegaskan mengenai kerakyatan, hingga kepemilikan saham di PT JIExpo dan dividen.

Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun ini mungkin terakhir kalinya diadakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Alasannya, PRJ selama ini kurang merakyat.

Belum selesai masalah interpelasi KJS, DPRD DKI sudah ribut dengan rencana studi banding ke 3 negara terkait program kerja Jokowi. Pemprov DKI sendiri memilih berhemat anggaran dengan tidak melakukan kunjungan ke luar negeri dengan memanfaatkan teknologi. Seperti yang dicontohkan Wagub DKI Ahok berikut ini.