Rapat Komisi E DPRD DKI bersama Dinas Kesehatan yang seyogyanya membahas sistem pembayaran klaim KJS ditunda hingga besok. Penundaan itu karena Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emawati masih rapat di kantor Wagub DKI hingga sore ini.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi ingin pengadaan barang dan jasa serta perizinan satu atap di Pemprov DKI minim dari potensi korupsi. Untuk itu, Jokowi meminta KPK mengawasi. KPK pun menyanggupi.

DPRD DKI Jakarta mengundang Gubernur Jokowi untuk memberi penjelasan soal Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jokowi menyatakan siap memberikan penjelasan mengenai jaminan kesehatan untuk warga Jakarta ini.

Rencana pengajuan hak interpelasi sejumlah anggota DPRD terhadap Jokowi terkait program KJS dinilai tak perlu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menganggap permasalahan KJS hanya membutuhkan komunikasi informal.

Sejumlah anggota DPRD DKI berencana mengajukan hak interpelasi kepada Pemprov DKI terkait pelaksanaan KJS. Setelah Gubernur DKI Jokowi, sasaran DPRD DKI kini Wagub Ahok.

Budaya memanjakan anak buah dengan fasilitas 'menggiurkan' seakan tidak berlaku dalam kamus Ahok. Ia lebih suka mencabut fasilitas yang tidak produktif bawahannya itu demi kepentingan warga Jakarta, seperti 4 aksi ini:

Sama seperti Jokowi, Ahok adem ayem menanggapi rencana sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta untuk menggunakan hak interpelasi terkait KJS. Bagi dia, hak interpelasi hal biasa.

Sebanyak 150 pasangan di Jakarta Timur yang berstatus nikah siri akhirnya mendapat surat resmi. Mereka ikut program isbat dari Pemprov DKI yang dibantu oleh masyarakat lainnya.

Wagub DKI Jakarta Basuki T.P berencana mengubah rumah dinas camat/lurah jadi tempat jualan PKL. Camat Tambora dan Kramat Jati setuju rencana itu. Tapi apa PKL mau ditempatkan di lokasi yang tidak strategis?

Moratorium PNS yang berlangsung selama 2 tahun dari 2011-2012 membuat dinas-dinas di DKI Jakarta kekurangan sumber daya manusia (SDM). Seperti Dinas Kebersihan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).