Satu hari jelang pembacaan putusan perkara hasil pemilu, para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar rapat permusyawarakatan hakim (RPH). Rapat tertutup itu dilakukan sejak pagi hari tadi.

Wakil Sekjen Partai Golkar Tantowi Yahya menyebut sedikitnya ada lima kader partai pohon beringin yang berpeluang maju sebagai calon Ketua DPR.

Indonesian Corruption Watch (ICW) memberikan 20 usulan kepada pemerintahan mendatang untuk dilaksanakan dalam 100 hari pertama. Usulan tersebut seluruhnya terkait upaya pemberantasan korupsi.

Partai runner up Pemilu 2014, Golkar, telah menyiapkan kader untuk menjadi ketua DPR. Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani mengingatkan bahwa kursi Ketua DPR sejatinya adalah hak parpol pemenang Pemilu.

Koalisi untuk Perjuangan Kepemimpinan Perempuan mendaftarkan permohonan uji materi terhadap UU MD3. Koalisi perempuan memohon MK melakukan pengujian terkait hilangnya ketentuan menyangkut keterwakilan perempuan.

Golkar bergerak cepat menyambut periode DPR 2014-2019 dengan menyiapkan calon ketua DPR. PDIP, partai pemenang pemilu, tak mau kalah dan menyiapkan sejumlah nama, salah satunya Puan Maharani.

Golkar telah menyiapkan nama untuk menjadi calon Ketua DPR. Hanura bahwa Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang dijadikan dasar Golkar mengajukan calon masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Rekan saya, Margarito Kamis, dengan berapi-api mengatakan di depan Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 15 Agustus lalu, bahwa daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) dalam Pilpres 2014 tidak sah.

Seluruh proses persidangan MK telah selesai mulai pemeriksaan saksi hingga pengesahan alat bukti. MK akan memutus gugatan Prabowo-Hatta itu pada Kamis (21/8) mendatang.

Meski meraih suara terbanyak di internal Golkar, namun Nusron Wahid terancam gagal duduk di kursi DPR. Nusron bakal dicoret dari anggota DPR terpilih.