Sebelum tiga pejabat pemkot menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 720 juta dicekal, mereka berusaha menghindari putusan MA dengan mangkir tiga kali dari pemanggilan eksekusi dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Tiga pejabat pemkot terpidana kasus gratifikasi Rp 720 juta akhirnya dicekal. Pencekalan ketiganya dikeluarkan Kejati Jatim usai para terpidana tiga kali mangkir pemanggilan eksekusi oleh Kejari Surabaya.

Merasa tidak ada kepastian nasib warga pinggir rel terhadap dampak pembangunan jalur ganda kereta api, puluhan perwakilan warga pinggir rel yang mengikuti dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Surabaya terkait memilih walk out.

Polda Jatim dan instansi hukum lainnya diminta kembali membuka berkas kasus gratifikasi Rp 720 juta dan membidik Bambang DH sebagai tersangka baru, karena dianggap paling bertanggungjawab atas kasus ini.

Meski ketiga pejabat Pemkot Surabaya yang menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 720 juta sudah menyatakan akan menjalani hukuman 18 bulan penjara atas putusan Mahkamah Agung (MA), namun ketiganya masih belummendapat sanksi tegas dari Walikota Tri Rismaharini.

Tiga pejabat Pemkot Surabaya yang menjadi terpidana kasus gratifikasi untuk anggota dewan itu bersikukuh tidak bersalah. Meski demikian, ketiganya siap menjalani tahanan. Inilah 7 poin pernyataan mereka.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya janji tak akan melawan hukum. Bahkan, Sukamto juga akan membuat surat wasiat sebagai bentuk kesiapannya ditahan karena kasus gratifikasi.

Tiga pejabat Pemkot Surabaya yang menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 720 juta siap ditahan dan tak akan melawan eksekusi kejari. Cuma, mereka memerlukan waktu untuk kesiapan mental keluarganya.

Surat eksekusi penahanan sudah dilayangkan ke tiga pejabat Pemkot Surabaya yang divonis gara-gara kasus gratifikasi Rp 720 juta untuk anggota DPRD Surabaya. Namun kapan ditahannya, belum jelas.

Nasib Sekretaris Kota (Sekkota) Sukamto Hadi dan Asisten II Pemkot Surabaya Muchlas Udin diujung tanduk. Kejari Surabaya siap mengeksekusi karena salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) keluar.