‎Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang gugatan UU Pilpres. Dalam sidang itu, ahli dari pemerintahan setuju pilpres dilaksanakan hanya 1 kali putaran.

Perang kampanye terjadi setiap detik di berbagai media sosial, yang didominasi kelas menengah dan cenderung membabi-buta. Seperti inikah tangga demokrasi yang harus kita lewati?

KPU telah menerbitkan 'tafsir' ketentuan pemenang Pilpres dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilpres serta Penetapan Pasangan Capres Cawapres Tahun 2014.

Guna meredam konflik politik, Senior Advisor Kemitraan Prof Ramlan Surbakti mengatakan perlu adanya kepastian hukum.

Perludem dan Kemitraan menilai perlunya kodifikasi (penggabungan) UU Pilpres, Pileg, Pilkada dan penyelenggara pemilu.

Senior Advisor Kemitraan Prof Ramlan Surbakti menganggap UU Pileg dan UU Pilpres memiliki kekurangan. Dalam kedua UU tersebut dijelaskan hanya peserta pemilu dan pemilih yang dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan serta teror.

Ketidakseragaman revisi UU Pileg dan UU Pilpres meresahkan banyak pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk menyikapinya, Komisioner KPU Ida Budhiarti beranggapan perlu dilakukan modifikasi UU Pemilu.

Persaingan antar pasangan calon dan parpol selama masa kampanye untuk memenangkan pemilu seringkali memicu keributan. Guna meredam konflik politik seperti ini, Senior Advisor Kemitraan Prof Ramlan Surbakti mengatakan perlu adanya kepastian hukum.

Ketentuan konstitusi soal syarat bagi pasangan capres cawapres memenangkan Pilpres menuai polemik. Undang-undang tak mengantisipasi jika Pilpres hanya diikuti 2 pasangan capres seperti saat ini.

Syarat pokok dan unsur terpenting bagi negara demokrasi yakni konstitusi. Problem hukum dan demokrasi di Indonesia yakni adanya ketidakhormatan terhadap hukum.