Golkar menepis tudingan ada deal politik dengan Partai Demokrat (PD) terkait 'pasal Lapindo' di APBN-P 2013. Dana yang dianggarkan di APBN-P disebut tak ada kaitannya dengan Lapindo.

'Pasal Lapindo' muncul di pasal 9 APBN-P 2013. Politisi PDIP lantas mengaitkan dukungan Partai Golkar terhadap pengesahan UU tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menegaskan, dirinya baru tahu ada 'pasal Lapindo' saat proses lobi jelang voting saat rapat paripurna tanggal 17 Juli kemarin.

Adanya mata anggaran sebesar Rp 155 miliar untuk penanganan kasus lumpur panas Lapindo menimbulkan kritikan. Alokasi anggaran ini terdapat pada pasal 9 ayat 1 undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 yang disahkan DPR pada Senin lalu.

Pimpinan MPR segera menyurati Fraksi PDIP untuk mengajukan nama calon pengganti Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR.

Desakan pencopotan tiga menteri dari Partai Keadilan Sejahtera kini bermunculan dari partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintah. Desakan semakin memanas setelah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bergabung ke kubu oposisi yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Kasus perjalanan dinas fiktif senilai Rp 13,2 miliar telah menyeret 3 pimpinan DPRD Bojonegoro. Kali ini Kejari Bojonegoro memanggil 11 eks anggota dewan periode 2004-2009.

Nasib tiga menteri PKS di kabinet di ujung tanduk setelah partai berlambang bulan sabit kembar itu menolak rencana kenaikan harga BBM dan APBN-P 2013. Anggota koalisi Setgab kini menunggu keputusan SBY.

Ketua Fraksi Partai Golkar (PG) Setya Novanto berbicara soal nasib tiga menteri PKS yang kini masih bercokol di kabinet. Soalnya, PKS masih saja menolak kenaikan BBM.

“Satu kali, dua kali, sampai sembilan kali belum juga ada kesepakatan."