Warga RW 17 Pondok Indah meminta busway koridor VIII yang lewat Pondok Indah dipindah ke Jl Ciputat Raya karena selama ini membuat semrawut. Wagub DKI Ahok menegaskan bahwa permintaan itu masih dikaji. "Mesti ada kajian, dasarnya apa? Emang orang biasa nggak boleh naik bus ke Pondok Indah? Emang naik bus nggak boleh main ke mal? Biang kemacetan itu karena jumlah mobil lebih banyak," kata Ahok. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!

Keinginan sejumlah warga Pondok Indah agar jalur busway dipindahkan ke Jl Ciputat Raya di Pondok Pinang mendapat respons Ahok. Kata Ahok, hal itu perlu dikaji mendalam.

Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2014 rencananya tak akan lagi diadakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Lagi-lagi Gubernur Jokowi menegaskan mengenai kerakyatan, hingga kepemilikan saham di PT JIExpo dan dividen.

Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun ini mungkin terakhir kalinya diadakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Alasannya, PRJ selama ini kurang merakyat.

Belum selesai masalah interpelasi KJS, DPRD DKI sudah ribut dengan rencana studi banding ke 3 negara terkait program kerja Jokowi. Pemprov DKI sendiri memilih berhemat anggaran dengan tidak melakukan kunjungan ke luar negeri dengan memanfaatkan teknologi. Seperti yang dicontohkan Wagub DKI Ahok berikut ini.

Ancaman interpelasi kisruh KJS dari anggota DPRD DKI Jakarta rupanya tidak membuat nyali Jokowi dan Ahok menciut. Mereka siap menghadapinya, seperti 6 respons ini:

Pengacara flamboyan Farhat Abbas kini pasrah kalau namanya dicoret dari daftar caleg Partai Demokrat (PD). Namun Farhat telah berusaha maksimal untuk menyelamatkan pencalegannya.

Pengacara flamboyan Farhat Abbas terancam dicoret dari daftar caleg Partai Demokrat. Farhat tak bisa banyak bicara, selain pasrah.

Rapat Komisi E DPRD DKI bersama Dinas Kesehatan yang seyogyanya membahas sistem pembayaran klaim KJS ditunda hingga besok. Penundaan itu karena Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emawati masih rapat di kantor Wagub DKI hingga sore ini.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi ingin pengadaan barang dan jasa serta perizinan satu atap di Pemprov DKI minim dari potensi korupsi. Untuk itu, Jokowi meminta KPK mengawasi. KPK pun menyanggupi.