Sampai saat ini, dunia maya dan nyata dihebohkan oleh proyek crowrdsourcing Quick Count (QC). Mengapa demikian? Karena ada banyak tafsir dan pendapat yang mewakili beragam kepentingan juga.

Menyambut kemenangan Jokowi-JK yang akan diumumkan KPU pada 22 Juli, Relawan Matahari Indonesia akan menggelar seremoni pelepasan balon. Tapi itu pun dilakukan di rumah masing-masing relawan.

Tim Saksi Nasional Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Arif Wibowo, menilai Pelaksanaan Pemilu Presiden yang ditandai dengan antusiasme rakyat telah dicederai dengan adanya pemungutan suara ulang (PSU) dibanyak tempat.

ICW meminta KPU untuk melaporkan hasil pendanaan masing-masing capres-cawpres secara transparansi dan akuntabel. Pasalnya hal itu tercantum dalam PKPU dan UU Pilpres 2009.

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan pemantauan pelaksanaan hak konstitusional dalam Pilpres 2014 ini. Komnas HAM memiliki beberapa catatan dari hasil pemantauan di 13 daerah.

Relawan Capres Jokowi mempertanyakan kebijakan KPU Kabupaten Sidoarjo yang menggelar coblos ulang di dua TPS di Bandara Juanda. Kebijakan KPU Sidoarjo terkait pemungutan suara ulang itu tidak sesuai prosedur.

Dinamika politik yang berkembang usai Pilpres 2014 pada 9 Juli membuat Mahkamah Konstitusi (MK) harus mempersiapkan diri. Persiapan ini dilakukan dengan menggelar rapat koordinasi MK dengan sejumlah lembaga penyelenggara Pemilu.

Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam sejumlah formulir C1 yang dipindai kemudian diunggah ke situs Komisi Pemilihan Umum. Mereka yang memalsukan, terancam denda Rp 1 miliar.

Seorang kepala desa (Kades) di Situbondo dilaporkan ke polisi. Suwapi dipolisikan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Situbondo, dengan tuduhan melakukan pelanggaran Pidana Pilpres.

Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dilaporkan ke Bawaslu oleh Horas A.M Naiborhu terkait quick count yang diselenggarakannya pada Pilpres 2014. Namun, Bawaslu menolak laporan itu karena dianggap tak memenuhi syarat.