Anggota Komisi V DPR Mohammad Toha tegas mengkritik langkah yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta yang membatasi waktu melintas bagi truk. Pembatasan ini tak menyelesaikan masalah.

Organisasi Pengusahan Angkutan Darat DKI Jakarta berencana tetap melakukan mogok massal. Sebab, dalam rapat yang digelar Kamis (26/5) malam antara Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menhub Freddy Numberi belum tercapai kesimpulan apakah ujicoba pengaturan jam operasinal truk akan dihentikan atau dilanjutkan.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengadakan rapat dengan pihak terkait membahas pengaturan jam operasional truk di tol dalam kota. Rapat yang memutuskan pengaturan itu akan kembali dilanjutkan siang ini.

Puluhan karyawati PT Pratama Abadi Industri yang berlokasi di Serpong, Kota Tangsel mendadak kesurupan. Ironisnya, karyawati yang kesurupan sejak sore hari itu, hingga malam belum juga sadar.

Pembatasan jam operasional truk yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak efektif. Pembatasan baiknya dilakukan pada batas kecepatan dan tonase sehingga lebih adil.

Pembatasan jam operasional truk di tol dalam kota oleh Pemprov DKI dan daerah di sekitarnya diprediksi akan berimbas inflasi. Padahal, gerbang tol keluar juga menjadi salah satu penyebab kemacetan. Sebaiknya, beberapa gerbang keluar tol di dalam kota ditutup.

Pemprov DKI Jakarta membatasi jam operasional truk dari pukul 05.00-22.00 WIB di Tol Dalam Kota, yang diikuti Pemkot Tangerang Selatan. Jika semua membatasi jam operasional truk, maka efeknya harga barang-barang akan melambung alias inflasi.

Pembatasan jam operasional truk oleh Pemprov DKI Jakarta didukung Polda Metro Jaya tidak sinkron dengan Kementerian Perhubungan. Kebijakan ini dinilai imbas dari kegagalan Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya menegakkan aturan.

Polemik kebijakan pembatasan jam operasional truk dinilai sebagai momentum tepat untuk mengalihkan distribusi ke angkutan massal kereta api dan kapal laut. Dengan begitu, jumlah truk yang melintas dalam kota berkurang sehingga kemacetan teratasi.

Pengaturan jam operasional truk Pemprov DKI Jakarta meluas hingga ke pemerintah lain tapi kebijakan itu menjadi polemik. Oleh karenanya, harus ada kajian komprehensif antar-pemerintah daerah agar semua pihak diuntungkan dari kebijakan tersebut.