Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno turut menandatangani hak angket untuk Menkum HAM Yasonna Laoly, bersama seorang anggota Fraksi PAN lain. Teguh mengatakan sikap itu diambil sebagai inisiatif pribadi karena DPP PAN belum ‎mengambil sikap.

Kubu Ical mengklaim dukungan untuk angket Menkum HAM akan membesar karena dukungan parpol lain. Kubu Agung malah menyebut dukungan terhadap angket itu di internal Golkar berkurang.

‎Ada dua anggota Fraksi PAN yang ikut menandatangani hak angket yang digagas Golkar untuk Menkum HAM Yasonna Laoly, salah satunya adalah Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno.

Konflik dualisme kepengurusan DPP Golkar menjadi keprihatinan banyak pihak, termasuk kader-kader di DPR. Salah satunya anggota DPR tertua dari Fraksi Golkar, Popong Otje Djundjunan.

Fraksi-fraksi dari partai KMP menggalang angket yang ditujukan untuk Menkum HAM Yasonna Laoly. Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha langsung menegaskan kalau fraksinya tak ikut-ikutan aksi itu.

Penerbitan surat keputusan pengesahan Menkumham soal kepengurusan Golkar Agung Laksono menimbulkan pro dan kontra.

Partai politik di negeri ini seperti istana pasir. Sedikit angin menerpa, partai sudah pecah. Tak peduli partai muda atau partai paling tua, semua terbelah.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar pertemuan rahasia Senin (23/3) kemarin. Pertemuan ini digelar setelah SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar Agung Laksono terbit.

Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar rapat presidium dadakan di kediaman Ketum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz. Salah satu poin utama yang dibahas adalah keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

Menkum HAM Yasonna Laoly telah mengeluarkan SK yang mengesahkan kepengurusan DPP Golkar versi Munas Ancol. Golkar versi Munas Bali dan Koalisi Merah Putih (KMP) memprotes keras keputusan tersebut.