Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai dorongan penggunaan hak interpelasi DPR terkait kasus Hambalang patut diapresiasi, namun tetap mengedepankan aspek penegakan hukum.

“Kalau niatnya cuma cari sensasi dan pencitraan, bisa jadi kayak Century.”

Sebagian fraksi menyetujui interpelasi, Demokrat menolak. 

Rekomendasi BAKN DPR untuk penggunaan hak interpelasi soal kasus Hambalang didukung fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut Sekretaris FPPP Arwani Thomafi, rekomendasi tersebut sudah menjadi keputusan BAKN.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR merekomendasikan penggunaan hak interpelasi terkait kasus proyek Hambalang. Fraksi PAN menyetujui rekomendasi badan kelengkapan DPR tersebut.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menemukan sejumlah penyelewengan dalam proyek pembangunan P3SON di Hambalang. BAKN merekomendasikan penggunaan hak interpelasi dalam kasus tersebut.

Hasil penelaahan BAKN DPR menemukan adanya penyelewengan dalam proyek Hambalang. Hasil penelaahan tersebut merekomendasikan penggunaan hak interpelasi. Fraksi Gerindra mendukung penuh rekomendasi tersebut.

BAKN meragukan kinerja Panita Kerja Hambalang.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR yang menemukan sejumlah penyelewengan di proyek Hambalang merekomendasikan penggunaan hak interpelasi. FPKS DPR mendukung penuh rekomendasi BAKN ini.

BAKN DPR yang menemukan sejumlah penyelewengan di proyek Hambalang merekomendasikan penggunaan hak interpelasi. Namun FPD DPR menolak penggunaan hak interpelasi untuk kasus Hambalang.