Ide Gerindra ingin memakzulkan Presiden SBY dinilai sebatas impian, seperti halnya mimpi di siang bolong. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Gerindra menjelaskan indikasi SBY bisa dimakzulkan.

Pak Presiden, pagi-pagi sekali kemarin saya membaca berita di detikcom bahwa pemakzulan menguntungkan PDIP, Golkar, dan PKS. Saya tak rela Anda dimakzulkan.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memandang pemakzulan tidak ada urgensinya. DPD mengaku merasa puas dengan kinerja SBY.

Menkum HAM Patrialis Akbar mengatakan tidak mudah berbicara tentang pemakzulan presiden dan wakil presiden. Di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia, bahkan tidak ada pintu untuk pemakzulan tersebut.

Desakan Partai Gerindra agar SBY dimakzulkan dinilai sebagai keberanian. Golkar menilai keberanian Gerindra menyampaikan sikapnya itu karena diyakini pertai bikinan Prabowo memiliki banyak bukti baru sehingga dapat menyimpulkan SBY sudah waktunya dimakzulkan.

SBY dalam bahaya! Fraksi Partai Gerindra DPR sudah terang-terangan menilai Presiden SBY harus bertanggung jawab atas skandal bailout Bank Century. Gerindra pun secara institusi fraksinya mendesak pemakzulan SBY segera dilakukan. SBY dalam bahaya.

Fraksi Gerindra menilai Presiden SBY merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus bailout Bank Century. Gerindra mendesak pemakzulan SBY segera dilakukan.

Pro kontra soal bisa-tidaknya wapres dimakzulan terus bergulir. Ketua MK Mahfud MD menjelaskan bahwa UUD 1945 memberikan aturan yang memungkinkan bagi DPR memakzulkan wapres jika memang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUD 1945.

Wacana pemakzulan Presiden SBY atau Wakil Presiden Boediono dinilai sangat sulit dilakukan. Namun hal itu mungkin saja jika memang semua syarat yang ditetapkan UUD telah dipenuhi dengan baik.

MK mengaku siap menerima pemakzulan baik secara aturan maupun sumber daya manusia. Hingga kini, MK hanya bisa menunggu pelimpahan pemakzulan dari pihak terkait termasuk 10 kejanggalan versi Golkar.