Meski menjadi Wakil Ketua DPRD Surabaya ternyata Musyafak Rouf tidak pernah dilibatkan dalam menentukan keputusan strategis ditingkat pimpinan dewan. Termasuk adanya usulan pergantian Ketua FPD, Ketua PKB Surabaya ini tidak mengetahuinya.

Penggantian Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya ternyata tak mudah. Meski Partai Demokrat telah memutuskan Rusli Yusuf menggantikan Irwanto Limantoro, Ketua DPRD Wisnu Wardhana belum meresponnya.

Suasana Gedung DPRD Surabaya terlihat berbeda seperti biasanya. Jika biasanya ramai dengan aktivitas anggota dewan, kini terlihat sepi. Pasalnya, seluruh komisi mulai dari Komisi A sampai D, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jakarta.

Pergantian ketua Fraksi Demokrat di DPRD Surabaya telah dilakukan oleh DPC Partai Demokrat. Rusli Yusuf ditunjuk partai menggantikan Irwanto Limantoro. Namun Irwanto justru mengaku tidak tahu.

Buntut dukungan pemberhentian Walikota Tri Rismaharini, Irwanto Limantoro akhirnya dilengserkan dari Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Surabaya. Sebagai gantinya, Partai Demokrat Surabaya menunjuk Rusli Yusuf.

Puluhan anggota DPRD Surabaya membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap ketua dewan Wisnu Wardhana. Gerakan mosi tidak percaya itu bisa mengarah untuk menggulingkan Wisnu dari kursi pimpinan dewan.

Suasana politik di DPRD Surabaya masih terasa panas. Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana (WW) yang sebelumnya dikenal bersuara lantang, kini berubah melunak. Karena itu, beberapa anggota fraksi menjatuhkan mosi tidak percaya.

APBD Surabaya 2011 akhirnya digedok. Sidang paripurna DPRD Surabaya berlangsung mulus. Bahkan disela-sela penandatangan, Walikota Tri Rismaharini sempat menggoda pimpinan dewan.

DPRD Surabaya akhirnya membatalkan usulan pemberhentian Walikota Tri Rismaharini. Sidang Paripurna yang dipimpin Wisnu Wardhana tersebut sempat diwarnai kericuhan.

Fraksi Golkar Surabaya tidak bersedia mencabut dukungan rekomendasi pemberhentian Walikota Tri Rismaharini. Hasil pansus angket yang sudah disetujui dewan dimintanya dilanjutkan ke Mahkamah Agung (MA).