Janji tinggal janji. Ternyata pimpinan DPR melanggar aturan. Rapat konsultasi yang pada mulanya hanya berniat melakukan koordinasi saja, ternyata melakukan intervensi. Loh!

"Kalau mau ayo kita rapat di ruang tertutup biar kita omongkan semuanya. Tapi tidak ada CCTV. Di sini semuanya hanya lipsing," Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman.

Ketua KPK Busyro Muqoddas menjawab kritikan yang menyebut pihaknya bergerak lebih cepat pada kasus suap Kemenakertrans saja.

"Pemanggilan berbasis informasi dan data awal yang sudah kami kumpulkan dengan cermat dan akurat. Kelima anggota banggar itu kita panggil sebagai saksi, bukan ahli," ujar Ketua KPK, Busyro Muqoddas.

Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan tidak melakukan pemanggilan terhadap Badan Anggaran DPR sebagai lembaga. Permintaan keterengan yang KPK kirim, ditujukan kepada perseorangan anggota alat kelengkapan DPR itu.

Rapat konsultasi antara DPR dengan pimpinan 3 lembaga penegak dilakukan secara terbuka. Pimpinan Komisi III yang hadir dalam rapat itupun segera mencecar KPK terkait pemeriksaan pimpinan Banggar DPR.

Ketua KPK Busyro Muqoddas siap memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan DPR. Ia berharap rapat konsultasi dapat menyelesaian masalah komunikasi kedua lembaga ini.

Rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan KPK, Polri dan Kejaksaan Agung bisa digelar setelah dua kali ditunda dan jadi kontroversi. Tak heran bila ruang rapat pimpinan DPR jadi penuh sesak oleh wartawan.

Setelah menjadi kontrovesi, akhirnya Pimpinan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung memenuhi undangan pertemuan konsultasi bersama Pimpinan DPR. Rapat yang dicurigai sebagai upaya intervensi DPR itu dinyatakan terbuka.

Deputi Gubernur BI Budi Mulya ketahuan meminjam uang ke Robert Tantular untuk keperluan pribadi yang nilainya disebut-sebut Rp 1 miliar. Saat ini tugas Budi Mulya 'dipreteli' oleh BI.