Sebanyak 231 orang korban insiden bentrokan berdarah di Makam Mbah Priok akan diberi santunan total Rp 1,8 miliar. Santuan itu dikucurkan dari dana PT Pelindo dan APBD.

Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi Satpol PP sebagai tindak lanjut rekomendasi penyelidikan atas kasus kerusuhan di Koja, Jakarta Utara (Jakut). Sebagai tahap awal, Pemprov akan menyerap keluhan-keluhan masyarakat atas kinerja Satpol PP.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo gerah masih saja dituding sebagai otak penggusuran Makam Mbah Priok beberapa waktu lalu. Saat menghadiri acara Maulid Nabi di sebuah pesantren di Jakarta, ia menampik tuduhan-tuduhan itu.

Komnas Ham menilai Instruksi Gubernur No 132 tahun 2009 tentang penertiban bangunan di lahan milik PT Pelindo II adalah pemicu kerusuhan di Koja, Jakarta Utara. Wakil Gubernur Prijanto pun menolak kesimpulan itu.

Komnas HAM akan mengusut prosedur penyergapan teroris oleh Densus 88. Tim kecil akan dibentuk untuk mengetahui bagaimana bisa dilakukan penembakan. Namun menanggapi itu Polri menjamin semua prosedur sudah sesuai aturan.

"Kenapa hanya pihak Pemda, kuasa hukum ahli waris dan satu orang dari ormas yang dijadikan masukan, sedangkan forum ulama habib, MUI, anak-anak korban dan yang lainnya tidak dimasukan menjadi narasumber oleh Komnas HAM," ujar Prijanto.

Komnas HAM membentuk tim guna menyelidiki prosedur penembakan dalam penyergapan pada pelaku teror. Komnas HAM khawatir ada hal yang dilanggar petugas keamanan, di mana seharusnya dilakukan upaya pelumpuhan lebih dahulu.

Prijanto mengaku tidak sepakat dengan hasil rekomendasi Komnas HAM. Menurutnya, banyak yang keliru dari rekomendasi tersebut.

Fauzi Bowo menolak berkomentar atas rekomendasi Komnas HAM yang menyebut dirinya sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas kisruh Mbah Priok.

Tawaran Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang menjanjikan akan memberikan pekerjaan bagi para korban tragedi 1998 dinilai terlalu klise. Semestinya, Patrialis lebih dulu mengusahakan agar kasus tragedi 1998 terungkap.