Lembaga pemantau Political and Economic Risk Consultancy mengatakan Indonesia adalah pelanggar HKI terburuk di Asia.

Pemerintah Indonesia akan membentuk tim dari Kementerian Luar Negeri untuk mencoba menyelamatkan TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia. Tim ini diharapkan bisa membuat otoritas Malaysia meringankan hukuman mati bagi para TKI tersebut.

Pihak MNC kembali menuding Tutut keliru mengklaim TPI sebagai miliknya yang sah. Karena sampai saat ini tidak ada SK Menkumham yang membatalkan SK Menkumham 2005 soal kepemilikan Berkah (milik Hary Tanoesoedibjo) di TPI.

Pihak PT MNC menegaskan, pencabutan gugatan di Pengadilan TUN, karena pihaknya sudah merasa menang dan merupakan pemilik sah TPI. Karenanya, anggapan pihak Tutut sebagai pemilik perusahaan televisi itu dianggap menyesatkan.

Pemerintah harus proaktif melakukan upaya diplomasi untuk membebaskan 340 WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia. Namun, sebagai langkah awal, hukuman mati di Indonesia harus dihapuskan.

Pemberian grasi 3 tahun oleh Presiden SBY kepada terpidana korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Syaukani HR dipertanyakan. Istana menegaskan proses grasi sudah melalui uji materi kepatutan dan kelayakan.

Empat puluh orang dinyatakan lulus ujian makalah dalam rangkaian seleksi calon pimpinan Komisi Yudisial (KY). Empat puluh calon tersebut adalah penyaringan 117 calon yang sebelumnya lulus seleksi administrasi.

Dirjen Perlindungan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo, menegaskan pasal 10 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak bertentangan dengan UUD. Pasal itu menolak impunitas saksi yang melaporkan kasus tertentu.

Lobi yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Research In Motion, terkait tuntutan untuk membangun server BlackBerry di Indonesia, masih berlangsung alot dan belum menemui kata sepakat.

Pemerintah menurunkan anggaran untuk 16 Kementerian/Lembaga di tahun 2011. Pengurangan jatah anggaran itu dilakukan setelah melakukan evaluasi atas tingkat penyerapan.