Ketua DPD Golkar NTB Zaini Arony yang jadi tersangka kasus korupsi langsung dipecat oleh Golkar. Namun demikian Ketua DPD I Golkar Jabar Irianto MS Syafiuddin alias Yance tak mendapat sanksi serupa. Kenapa?

Kubu Agung Laksono akan turun ke jalan mendukung upaya penuntasan sejumlah kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah kader Golkar.

Mengacu pada Undang-undang Partai Politik, Kemenkum HAM seharusnya memutuskan pengurus Golkar yang sah pada hari Rabu pekan depan. Menjelang penentuan nasib, dua kubu Golkar versi Munas Bali dan Munas Ancol pun berdebat sengit.

Partai Golkar punya standar sendiri untuk memecat kader yang terlibat korupsi. Dua Ketua DPD Golkar yang tersangkut kasus korupsi diperlakukan berbeda, karena alasan tersendiri.

Tak sampai sebulan setelah Munas Golkar versi Aburizal Bakrie di Nusa Dua, Bali, dua Ketua DPD terjerat korupsi. Apa yang terjadi dengan partai beringin?

Sesuai Undang-undang parpol, minggu depan Kemenkum HAM bakal menentukan Partai Golkar mana yang bakal diakui pemerintah. Lalu apakah Golkar hasil Munas Bali versi Aburizal Bakrie atau Golkar hasil Munas Ancol yang digelar Agung Laksono cs yang disahkan?

Surat yang dikirimkan Ketum Golkar versi hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, ke DPR untuk merombak struktur fraksi dianggap tidak akan berefek apa-apa. Kubu Aburizal Bakrie yakin surat itu akan ditolak pimpinan DPR.

KPK telah menetapkan Bupati Lombok Barat Zaini Arony sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Golkar kubu Ical pun siap memberikan bantuan hukum kepada Zaini yang merupakan Ketua DPD I NTB Golkar ini.

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono, Senin pekan depan akan menyampaikan perubahan susunan pimpinan fraksi ke pimpinan DPR dan MPR. 

Rencananya, Partai Golkar pimpinan Ketua Umum Agung Laksono bakal menyampaikan perombakan fraksi Golkar ke Ketua DPR Setya Novanto, pekan depan. Bil‎a tak juga disahkan, bisa-bisa fraksi Golkar di DPR pecah jadi dua.