Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijadwalkan akan memutuskan keabsahan salah satu Munas Partai Golongan Karya yang digelar dua kubu belum lama ini. Siapa yang berhak menduduki kantor DPP Golkar?

Terpecahnya kepemimpinan Partai Golongan Karya berimbas pada masalah penggunaan kantor Dewan Pimpinan Pusat di Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) bakal mengesahkan salah satu kepengurusan Golkar pekan ini. Kepengurusan Aburizal Bakrie atau Agung Laksono yang bakal diterima pemerintah?

Ketua DPD Golkar NTB Zaini Arony yang jadi tersangka kasus korupsi langsung dipecat oleh Golkar. Namun demikian Ketua DPD I Golkar Jabar Irianto MS Syafiuddin alias Yance tak mendapat sanksi serupa. Kenapa?

Kubu Agung Laksono akan turun ke jalan mendukung upaya penuntasan sejumlah kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah kader Golkar.

Mengacu pada Undang-undang Partai Politik, Kemenkum HAM seharusnya memutuskan pengurus Golkar yang sah pada hari Rabu pekan depan. Menjelang penentuan nasib, dua kubu Golkar versi Munas Bali dan Munas Ancol pun berdebat sengit.

Partai Golkar punya standar sendiri untuk memecat kader yang terlibat korupsi. Dua Ketua DPD Golkar yang tersangkut kasus korupsi diperlakukan berbeda, karena alasan tersendiri.

Tak sampai sebulan setelah Munas Golkar versi Aburizal Bakrie di Nusa Dua, Bali, dua Ketua DPD terjerat korupsi. Apa yang terjadi dengan partai beringin?

Sesuai Undang-undang parpol, minggu depan Kemenkum HAM bakal menentukan Partai Golkar mana yang bakal diakui pemerintah. Lalu apakah Golkar hasil Munas Bali versi Aburizal Bakrie atau Golkar hasil Munas Ancol yang digelar Agung Laksono cs yang disahkan?

Surat yang dikirimkan Ketum Golkar versi hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, ke DPR untuk merombak struktur fraksi dianggap tidak akan berefek apa-apa. Kubu Aburizal Bakrie yakin surat itu akan ditolak pimpinan DPR.