Prabowo Subianto menilai Pilpres lalu seperti di negara komunis dan lebih buruk dari pemilu di Korea Utara (Korut). Apa tanggapan Istana Negara terhadap pernyataan Prabowo tersebut? 

Maraknya pemalsuan situs berita online di Tanah Air terkait Pilpres 2014 merupakan hal yang patut menjadi perhatian kita semua. Isinya cenderung mengadu domba. Apakah ini masuk ranah cyber crime?

Ketua Tim Advokasi Pemenangan Prabowo-Hatta, Eggi Sudjana, menganggap KPU Pusat tidak memiliki wewenang menerbitkan surat edaran untuk KPU Daerah untuk membuka kotak suara. 

Tim Prabowo-Hatta menggugat hasil Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kubu Jokowi-JK terus memberikan pembelaan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu.

PKB menilai wacana pembentukan Pansus Pilpres dinilai sebagai tindakan yang tidak tepat. Masa jabatan anggota DPR yang tinggal sebentar lagi sebaiknya dimanfaatkan untuk menyelsaikan RUU daripada membentuk pansus baru.

Memang tidak mudah menggapai visi (menjadikan Indonesia hebat). Kepiawaian Bapak Jokowi dan JK menyusun tim kabinet yang hebat menentukan capaian-capaian di kemudian hari. Kontestasi satu putaran membuat Bapak memiliki cukup waktu memilih putra-putri terbaik.

Kubu Jokowi-JK menilai wacana pembentukan Pansus Pilpres di DPR tidaklah tepat. Selain tidak cukupnya waktu untuk membahasnya, ada baiknya DPR fokus kepada penuntasan undang-undang yang masih menjadi PR dewan.

Tim pemenangan Jokowi-JK berharap elite politik menghargai seluruh proses pelaksanaan Pilpres termasuk penanganan gugatan di MK. Masyarakat jangan dibuat bingung dengan gaya politik yang tidak demokratis.

Sejumlah pasal di UU MD3 berpotensi menimbulkan masalah di masa depan. Pembentukan Mahkamah Kehormatan Dewan dipertanyakan.

Alhamdulillah, pada 22 Juli lalu, di ujung Ramadhan jelang lebaran, penetapan hasil Pemilihan Presiden secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjalan dengan lancar. Marhaban Presiden Lebaran.