MA menolak kasasi pemerintah soal UN. Meski disebutkan tidak ada larangan menggelar UN tapi disebutkan jelas harus ada perbaikan sistem pendidikan. Pemerintah harus melihat alasan tersebut.

Sekjen FGII Iwan Hermawan kecewa dengan pernyataan Mendiknas M Nuh yang tetap akan melaksanakan UN. Menurutnya masalah UN bisa dibicarakan dengan duduk bersama antara pakar pendidikan, organisasi profesi guru, dan legislatif.

UN harus distop sebelum ada perbaikan memadai di bidang pendidikan sesuai putusan kasasi MA. Pemerintah pun diingatkan untuk tidak main-main dengan sembarang menggelar UN.

Depdiknas telah menerima salinan putusan kasasi MA terkait ujian nasional (UN). Putusan itu akan dipatuhi dan akan dilakukan perbaikan UN untuk keadilan.

UN tidak dilarang dalam putusan MA. Namun amar putusan kasasi yakni perbaikan sistem pendidikan nasional patut dipertimbangkan. Bila perbaikan tidak juga dilakukan, UN tidak layak digelar.

MA tidak melarang digelarnya UN. Dalam amar putusan kasasi, yang mesti dilakukan pemerintah yakni hanya melakukan perbaikan sistem pendidikan nasional.

UN dipastikan tetap akan digelar. Meski MA menolak kasasi pemerintah, UN tetap dilaksanakan dengan aturan yang sama seperti yang lalu. Tidak ada yang berubah.

Pemerintah akan mencari novum untuk upaya PK atas putusan kasasi MA yang melarang UN. Novum baru bisa disebut kuat bila pemerintah membuktikan kualitas pendidikan dari Aceh sampai Papua merata.

Pemerintah berencana akan melakukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melarang pemerintah mengadakan Ujian Nasional (UN). Upaya PK dimungkinkan, tapi tak bisa menunda putusan MA.

Pemerintah sebagai pihak tergugat dalam kasus gugatan pelaksanaan UN tidak akan melawan pada keputusan hukum sepanjang keputusan tersebut sudah final. Sepanjang keputusan belum final, pemerintah akan tetap menggunakan hak hukumnya.