Opsi memulihkan wewenang DPRD memilih kepala daerah merupakan kemuduran demokrasi. Sejarah RI membuktikan mekanisme praktis itu justru gagal membawa kebaikan buat jangka panjang.

Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siraj menegaskan PBNU tidak pernah mengeluarkan fatwa larangan mensalatkan jenazah koruptor yang beragama Islam. Larangan bagi ulama untuk mensalatkan koruptor sebagai sanksi sosial bagi tindak pidana korupsi.

Imbauan PBNU kepada ulamanya untuk tidak menyolatkan jenazah koruptor, menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. KPK menjadi salah satu pihak yang sependapat, melalui Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto.

Imbuan PBNU kepada ulamanya untuk tidak menyolatkan jenazah koruptor, menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. KPK menjadi salah satu pihak yang sependapat, melalui Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto.

Mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi kurang sependapat dengan wacana yang dilontarkan Katib Am PBNU Malik Madani soal koruptor tidak perlu disalati oleh ulama. Alasan Hasyim, batasan seorang dianggap koruptor tidak jelas.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung ide ulama jangan mensalatkan jenazah koruptor. Tapi, MUI tidak akan mengeluarkan fatwa haram terkait hal itu.

Wakil Ketua Umum PAN Dradjat Wibowo tidak sepakat dengan imbauan NU agar ulama tidak menyalatkan koruptor. Menurut Dradjat, koruptor juga manusia yang jika meninggal harus disalatkan.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai imbauan NU agar ulama tidak perlu menyalatkan koruptor berlebihan. Beberapa koruptor juga ulama dan setiap umat Islam harus disalatkan.

Imbauan Katib Am PBNU KH Malik Madani soal tidak perlunya ulama menyalati jenazah koruptor terbatas sampai jika koruptor itu tidak bertobat. Jika setelah divonis terlibat kasus korupsi sang koruptor bertaubat, ulama bisa menyalati mereka.

Fungsionaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau agar para kiai tidak menyalatkan jenazah koruptor. Imbauan ini juga berlaku bagi kader NU yang terbukti korupsi.