Ketua FPKS Mahfudz Sidiq menyatakan KPU dapat terus konsisten menjalankan peraturannya. Penghitungan perolehan kursi tahap dua yang dibatalkn MA dinilai sebenarnya telah sesuai UU Pemilihan Legislatif.

Mantan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yasonna H Laoly menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan peraturan KPU tentang penetapan caleg terpilih tahap kedua sudah tepat.

Ferry Mursyidan Baldan menilai putusan MA yang membatalkan penetapan perolehan kursi tahap dua sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 15/2009 semakin merumitkan proses penetapan perolehan kursi parpol di DPR.

Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan meminta KPU tetap berjalan dengan keputusan yang sudah diambil dan tidak terpengaruh dengan putusan MA.

Rencana kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) dan Perancis pada 27 Juli 2009 mendapat kritik. Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) menilai kunjungan tersebut bukan prioritas dan tidak transparan. DPR diminta membatalkan kunjungan tersebut.

Setelah mengalami beberapa kali penundaan, DPR RI akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU Susduk). Pengesahan ini rencananya akan dilakukan dalam Rapat Paripurna Luar Biasa (RPLB) di bulan Agustus nanti.

500 pedagang pasar tradisional di Makassar, melakukan Long March dari ke kantor DPRD. Mereka membawa draft Ranperda mengenai tentang perlindungan, pemberdayaan pasar lokal dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern.

ICW mencatat sedikitnya ada dugaan pelemahan upaya pemberantasan korupsi dalam hak ini notabene melalui pelemahan KPK yang dilakukan secara sistematis. Sedikitnya ada 11 catatan penting dalam 3 tahun terakhir.

Naskah RUU Tipikor yang dibuat pemerintah dinilai sebagai upaya melemahkan institusi KPK. Mencegah agar hal itu terjadi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan RUU Tipikor 'tandingan' kepada DPR.

Ketua MPR Hidayat Nurwahid  mendesak agar anggota pansus RUU Pengadilan Tipikor bisa bekerja keras memberikan kado perpisahan berupa pengesahan RUU tersebut.