Senat Italia bersiap menghadapi pemungutan suara untuk menentukan apakah pengetatan anggaran akan berlaku di negara itu.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan negara membuat UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harus ditaati pemerintah. Sebab, pemerintah harus memberikan contoh kepada warga negara untuk taat hukum.

Pemerintah dinyatakan melanggar hukum oleh PN Jakarta Pusat karena tak kunjung membentuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) sesuai amanat undang-undang. Atas putusan ini pemerintah menyatakan banding.

PN Jakpus yang memenangkan gugatan warga negara melawan pemerintah dalam kasus SJSN. Ketika seluruh instrument politik telah tersumbat, maka warga negara dapat mengadu ke hakim untuk memerintahkan negara berbuat sesuatu.

Majelis hakim PN Jakarta Pusat memutuskan pemerintah dan DPR telah melakukan perbuatan hukum karena belum juga sahkan RUU BPJS dan membentuk BPJSN yang merupakan amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.

Ditjen Pajak telah mengeluarkan sejumlah aturan baru, seperti aturan zakat sebagai pengurang pajak dll. Berikut daftar aturan pajak terbaru.

Menkeu Agus Marto mengagumi sikap tenang Deputi Gubernur BI Budi Rochadi. Budi merupakan pribadi yang tetap tenang walau berada dalam situasi genting.

Menteri ESDM Darwin Saleh belum juga mengeluarkan surat persetujuan pembelian 7% saham divestasi Newmont meski Menkeu Agus Marto sudah 3 kali kirim surat.

Pemerintah mengaku sedang membahas perampingan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini terlalu banyak sehingga memakan habis anggaran negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo telah menutup 6900 rekening liar dengan nilai total sekitar Rp 7 triliun.