Sejumlah tokoh nasional mengadakan pertemuan membicarakan kondisi terkini bangsa Indonesia. Tetapi mereka sama sekali tidak membuat pernyataan bersama bahwa pemerintahan SBY harus diturunkan.

Wakil Ketua DPR Laode Ida menilai isu demo besar pada 20 Oktober yang berujung pada penggulingan pemerintahan SBY berlebihan. Kecil kemungkinan Presiden jatuh di tengah jalan.

Wakil Ketua DPR dari PDIP, Pramono Anung, menilai upaya penggulingan pemerintahan hanyalah mimpi di siang bolong. Menurutnya, pemerintahan SBY mulus, nyaris tanpa hambatan.

Ketua DPR Marzuki Alie mengecam rencana pihak-pihak yang hendak menggulingkan pemerintahan melalui cara tidak sah, menyusul setahun SBY-Boediono pada 20 Oktober

Menjelang satu tahun pemerintahan SBY-Boediono, muncul gerakan menurunkan pemerintahan SBY-Boediono di tengah jalan. "Kalau ada gerakan menurunkan pemerintah, itu inkonstitusional," kata Hatta Rajasa.

Kalah pada pemilu 2009 lalu, Partai Golkar punya cita-cita besar memenangkan pemilu 2014. Agar ambisinya berjalan mulus, partai beringin  mendenkati massa NU dan Muhammadiyah.

Berbagai peristiwa kekinian yang terjadi di negeri ini mengundang keprihatinan para tokoh nasional. Beberapa tokoh nasional pun urun rembuk mencari akar permasalahan untuk menemukan bunga solusi.

Akhir-akhir ini publik dikejutkan dengan beberapa aksi kekerasan seperti konflik di Tarakan Kalimantan Timur, Ampera, dan HKBP. Ketua MPR Taufiq Kiemas menilai hal tersebut berakar dari permasalahan kebhinekaan.

PK yang diajukan Kejagung atas kasus Bibit-Chandra ditolak MA karena dinilai tidak memenuhi syarat formil. Karena itu perkara yang melibatkan pimpinan KPK Bibit dan Chandra pun akan berlanjut.

Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berpendapat, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan (trust) kepada pemerintah. Pemerintah harus mendapatkan kepercayaan masyarakat itu lagi.