Golkar terancam tak akan menjadi peserta Pilkada serentak pada tahun 2015 bila penyelesaian konflik internal menempuh jalur hukum. Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan menyatakan pihaknya siap bila konsekuensinya demikian.

Munas Partai Golongan Karya kubu Agung Laksono Cs di Ancol hingga kini belum diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, Rabu besuk Agung Cs tetap akan melaporkan perubahan pimpinan fraksi ke DPR.

Menkum HAM Yasonna Laoly menyebut kedua Munas IX Golkar sah meski tak satu pun diakui pemerintah. Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan menyatakan pihaknya berterima kasih atas keputusan tersebut.

Menkum HAM Yasonna Laoly menolak hasil Munas Bali dan Jakarta dan masih mengakui Munas Golkar Riau sebagai pijakan. Dengan demikian pengurus Golkar pimpinan Ketum Aburizal Bakrie yang masih diakui pemerintah.

Kubu Ical yang sejak awal yakin bakal 'menang' di Kemenkum HAM pun mengancam akan menggugat sang menteri yang memperlakukan berbeda dengan PPP kub Romahurmuziy.

Menkum HAM Yasonna Laoly memilih tidak memberikan keputusan apa pun soal dualisme kepengurusan Golkar dan mempersilakan internal menyelesaikan konflik terlebih dahulu. Kubu Ical menyesalkan keputusan Menkum ini.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) akan merebut kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Bagaimana tanggapan Agung Laksono cs?

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan segera memutuskan keabsahan salah satu Musyawarah Nasional yang digelar oleh dua kubu di Partai Golongan Karya. Kubu Ical yakin menang atas Agung cs.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijadwalkan akan memutuskan keabsahan salah satu Munas Partai Golongan Karya yang digelar dua kubu belum lama ini. Siapa yang berhak menduduki kantor DPP Golkar?

Terpecahnya kepemimpinan Partai Golongan Karya berimbas pada masalah penggunaan kantor Dewan Pimpinan Pusat di Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.