Tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK karena kasus suap sengketa Pilkada membuat publik mempertanyakan kredibilitas politisi memimpin lembaga tinggi negara. Akil Mochtar yang merupakan mantan politisi Golkar itu tertangkap tangan bersama dengan Anggota Komisi II dari Partai Golkar Chairun Nisa.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar rapat perdana hari ini, Minggu (7/10/2013). Majelis kehormatan akan menelusuri informasi lebih dalam pelanggaran Akil Mochtar melalui pegawai-pegawai MK.

Akil Mochtar berkirim surat ke MK. Isinya berbagai macam hal, khususnya terkait pengunduran dirinya dari jabatan ketua MK dan hakim konstitusi, serta penjelasannya soal penangkapan KPK.

Terbongkarnya dugaan suap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar membuat sejumlah pihak yang pernah bersengketa di lembaga itu bersuara. Mereka akan mencoba 'menggugat' kembali putusan MK.

Meski terus menyangkal, Ketua MK Akil Mochtar nonaktif tak bisa lepas dari jerat tahanan KPK terkait kasus suap sengketa pilkada. Sejumlah pengamat hukum menilai, bukan tak mungkin hakim lain ikut terlibat dalam transaksi haram tersebut.

Berdasarkan hasil uji laboratorium Badan Narkotikan Nasional (BNN), narkoba yang ditemukan di ruang kerja Ketua MK Akil Mochtar nonaktif positif ganja dan ekstasi.

Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai rencana Presiden SBY mengeluarkan Perpu untuk mengubah Undang-Undang (UU) MK yang ada sekarang ini sebagai langkah yang tepat untuk mengatasi krisis yang melanda MK. Ia pun memberi masukan-masukan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar ternyata telah menyerahkan surat pengunduran diri ke MK. Surat pengunduran diri Akil diterima para hakim MK setelah pidato Presiden SBY tentang penyelamatan MK.

"Judicial review tentu akan diterima. Tidak boleh ada meminta agar tidak diterima atau agar tidak di-judicial review," kata Hakim MK Harjono.

Presiden SBY dalam pidatonya meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan untuk menunda persidangan dalam jangka pendek. Namun MK menolak dan menegaskan putusan-putusannya masih sah.