Pimpinan DPR dan Wakil Presiden Boediono membahas 2 RUU yang masih 'ngadat' alias belum juga disahkan. Kedua RUU tersebut adalah soal BPJS dan OJK.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh tak mau mengurusi soal tunggakan pajak 14 perusahaan migas asing senilai Rp 1,6 triliun. Ini jadi urusan Menteri Keuangan.

Setelah menunda rapat secara sepihak Jumat lalu, pemerintah akhirnya menghadiri rapat dengan Pansus BPJS DPR. Dari 8 menteri wakil pemerintah, hanya Menkeu yang absen dalam rapat hari ini.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan ICAO untuk compliance level pada penerbangan Indonesia, mengalami peningkatan menjadi 80,4 persen pada tahun 2009. Hasil ini menunjukkan Indonesia memenuhi 8 kriteria penilai yang dilakukan ICAO.

DPR mempertanyakan sikap pemerintah yang angin-anginan dalam membahas RUU BPJS. 8 Menteri yang mewakili pemerintah terkesan menghindari pembahasan RUU tersebut.

Hingga kini belum ada titik terang dalam penyelidikan kasus bail out Bank Century oleh KPK. PD mendesak KPK segera mengambil sikap soal kasus yang menyeret nama Wapres Boediono dan mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Imbauan kepada PNS dan Anggota DPR untuk tidak menggunakan BBM subsidi dinilai tidak bakal berjalan. Pemerintah harus cerdas mencari terobosan kebijakan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit pembelian divestasi 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mulai Senin (18/7/2011).

Ruang Komisi IX DPR yang menjadi tempat rapat Pansus RUU BPJS dan 5 menteri, malam itu mendadak sunyi. Sampai akhirnya Rieke Diah Pitaloka memecahkan kebekuan.

Pemerintah plin-plan soal transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Alih-alih menyepakati 7 prinsip transformasi BPJS hasil kerja Panitia Kerja RUU BPJS, pemerintah malah mengeluarkan 8 prinsip tandingan.