Anggota DPR Nudirman Munir mengungkapkan jika anggota DPR menganggur dari pekerjaan penyusunan UU sejak Maret lalu. Jika sejumlah RUU itu tidak kunjung dikirimkan, ia dan teman-temannya tidak bekerja dalam urusan legislasi.

Petani, pedagang dan beberapa LSM yang tergabung dalam Aliansi Keadilan Global mengajukan uji materi UU No 38/2008. Mereka meminta Indonesia keluar dari perjanjian internasional.

Permohonan warga negara yang meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) pisah dari Kementrian Pertahanan (Kemhan) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengungkap persyaratan alat kelengkapan DPR yang hendak kunjungan kerja ke luar negeri. Seharusnya kunjungan kerja Komisi III DPR ke Jerman yang hanya untuk keperluan revisi 2 pasal UU MK tak dilakukan.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso membantah tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa dia lah yang meloloskan revisi UU 30/2002 tentang KPK. Priyo bahkan menyebut LSM itu telah sewenang-wenang menuduh.

Wakil Ketua DPR bidang Polkam Priyo Budi Santoso prihatin dengan banyaknya LSM yang memprotes rencana revisi UU KPK. Padahal, revisi UU KPK sebagai bagian dari program legislasi nasional DPR di bidang hukum.

Pengacara Farhat Abbas memohon siapa pun yang mendokumentasikan pornografi baik untuk pribadi atau umum dipidana. Namun, hal ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 6 UU Pornografi, konstitusional.

Indonesia perlu segera menentukan status hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Ketidakjelasan tentang hal ini telah menimbulkan kerancuan-kerancuan dalam praktik.

KY sedang memeriksa pengaduan tim pengacara Antasari Azhar terkait hakim yang menangani kliennya dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. KY tak bisa menilai putusan hakim, hanya bisa menilai tindakan hakim yang menyimpang.

Terpidana seumur hidup dalam kasus narkoba, Liem Marita memohonkan uji materi meminta dibolehkannya upaya hukum luar biasa Permohonan Kembali (PK) lebih dari satu kali. Namun permintaan ini ditolak MK karena jika tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan hukum.