Wakil Ketua DPR Pramono Anung angkat bicara soal penyadapan yang dilakukan Inggris pada rombongan Presiden SBY di KTT G20 di London. Penyadapan itu disebutnya telah menciderai hubungan kedua negara.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendorong adanya audit investigasi atas proyek abadi jalur Pantura yang diusulkan komisi V. Pramono menilai perbaikan jalur pantura seperti sengaja dilakukan jelang lebaran.

Lembaga Survei Nasional (LSN) melakukan survei terkait dukungan pencapresan di internal PDIP. Hasilnya, 68,1% responden lebih mengunggulkan pencapresan Jokowi ketimbang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Ini pukulan mundur bagi upaya pemberantasan korupsi.”

Wakil Ketua DPR Pramono menyayangkan Menkum HAM Amir Syamsuddin menerbitkan surat edaran tentang pemberian remisi bagi narapidana terkait PP 99/2012. Menurut Pramono, aturan tersebut justru melemahkan aturan remisi koruptor yang sudah ketat.

“Mungkin bagi yang terkena tindak pidana korupsi, PP itu tidak baik.”

Surat aduan dari narapidana kasus korupsi terkait revisi PP 99/2012 telah diteruskan Priyo Budi Santoso kepada Presiden, tanpa melalui pembahasan di Komisi III DPR. Wakil Ketua DPR yang lain, Pramono Anung, menyatakan dirinya tak akan melakukan hal serup.

PP 99/2012 mencuat bersamaan dengan momentum kerusuhan LP Tanjung Gusta, Medan. Namun, Wakil Ketua DPR tidak percaya jika kerusuhan LP tersebut disebabkan oleh PP yang mengatur pengetatan remisi itu.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai PP 99/2012 adalah PP yang dilandasi semangat pemberantasan korupsi. Tak perlu ada upaya revisi terhadap PP tersebut.

Suara Jokowi makin moncer. Daulat Jokowi calon presiden menyeruak. Itu disuarakan berbagai elemen. Rakyat dan lembaga survey. Jika PDIP mengusungnya, Jokowi ditaksir akan tampil 'tanpo tanding'. Menang mutlak. Tapi bagaimana jika 'dipaksa' mendampingi Mbak Mega?