Ketua KPU Husni Kamil Manik berpidato jelang pemungutan suara yang berlangsung Rabu (9/7) besok. Husni mengingatkan jajarannya harus netral dalam menyelenggarakan Pilpres.

DPR akhirnya memutuskan revisi UU MD3. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah perubahan pasal 84, yaitu keputusan bahwa Kursi Ketua DPR tak otomatis jadi milik partai pemenang pemilu.

Fraksi PDIP, bersama PKB dan Hanura, melakukan walk out dari rapat paripurna pengesahan RUU perubahan terhadap UU No 27 Tahun 2009 atau UU MD3. Mereka tak terima atas perubahan tata cara pemilihan Ketua DPR.

Parpol koalisi pendukung Prabowo-Hatta ingin mengubah UU MD3, khususnya soal peraturan mengenai kursi Ketua DPR yang diatur dimiliki oleh parpol pemenang Pemilu. PKB membela PDIP yang seharusnya mendapatkan jatah kursi Ketua DPR.

Rapat paripurna DPR membahas revisi Undang Undang MPR, DPR, DPD, DPRD masih berlangsung alot. Hingga saat ini, belum ada putusan dan rencananya rapat dilanjutkan pasca buka puasa dan ibadah Sholat Maghrib.

Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR membantah melakukan konspirasi penjegalan terhadap PDIP dalam meraih kursi Ketua DPR mendatang. Saat ini UU MD3 sedang direvisi untuk mengubah tata cara pemilihan Ketua DPR.

"Perlu ditinjau kembali. BAKN justru harus diperkuat untuk meningkatkan citra parlemen. Kehadiran BAKN untuk memberi catatan kritis atas catatan BPK, dan auditor DPR," ujar Teguh.

Bawaslu mendukung tindakan Polri menetapkan tersangka pada kasus tabloid Obor Rakyat. Bawaslu juga meminta Polri untuk segera melakukan penahanan kepada para tersangka.

DPP Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksinya di DPR terkait revisi mekanisme penentuan Ketua DPR yang tercantum dalam UU MD3. Bagi PD, direvisi atau tidak sama saja.

PDIP memandang upaya penjegalan terhadap untuk menduduki kursi Ketua DPR periode mendatang sebagai bentuk konspirasi.