Drama politik UU Pilkada diwarnai aksi walkout anggota Fraksi Demokrat. Kemudian ketukan palu Priyo Budi Santoso mensahkan wewenang DPRD memilih kepala daerah. 

RUU Pilkada akhirnya disahkan menjadi UU lewat paripurna DPR hingga tengah malam. Proses yang alot diwarnai dengan lobi-lobi yang panjang dan aksi walkout Partai Demokrat berujung pada kandasnya Pilkada langsung.

Partai Demokrat (PD) akan mengajukan gugatan hukum terhadap hasil voting DPR yang menetapkan RUU Pilkada dengan mekanisme melalui DPRD.

Perludem segera menyiapkan permohonoan uji materi terhadap UU Pilkada yang disahkan DPR. Perludem menilai sistem Pilkada lewat DPRD malah merusak demokrasi.

MK kembali menggelar sidang gugatan UU Pemda yang digugat oleh‎ FKHK. Gugatan tersebut meminta majelis hakim MK, untuk mengevaluasi pasal 56 UU Pemda tentang Pilkada secara langsung yang dianggap tidak demokratis.

KPK menangani banyak kasus korupsi kepala daerah, baik tingkat kabupaten/kota atau tingkat provinsi. Berdasarkan data yang dikumpulkan, kasus korupsi yang membelit para kepala daerah terbukti tak berkaitan langsung dengan Pilkada.

Rapat paripurna yang mengagendakan pengesahan 7 RUU hari ini, baru selesai mengesahkan 4 Rancangan Undang-undang (RUU). Pimpinan paripurna menskorsing rapat selama satu jam untuk pengesahan RUU lainnya, termasuk RUU Pilkada.

Perwakilan pemerintah dalam sidang gugatan UU MD3, Mualimin Abdi, mengatakan posisi pimpinan DPR yang berasal dari voting anggota dewan tidak melanggar konstitusi.

Tokoh hak asasi manusia (HAM), Solahudin Wahid alias Gus Solah angkat bicara soal kontroversi RUU Pilkada yang akan disahkan 25 September mendatang. Menurut adik kandung Gus Dur ini, tradisi politik transaksional harus diubah, bukan sistem pilkadanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mempertanyakan legal standing PDIP sebagai penggugat UU MD3 di MK. Menurutnya, PDIP tidak memiliki legal standing dalam gugatan ini karena merupakan parpol.‎