Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya bukan seorang politisi atau mantan politisi. Sebab akan sering terjadi konflik kepentingan. 

Di kalangan elite parpol rumor jual-beli sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) jamak terdengar. Penangkapan Ketua MK Akil Mochtar dan anggota Komisi II DPR dari Golkar Chairun Nisa seolah mengkonfirmasi rumor ini.

Anggota Komisi III DPR mendorong agar Komisi Yudisial bisa mengawasi kembali hakim agung dan hakim konstitusi. Kewenangan KY yang telah tiada dari KY ini perlu dihidupkan kembali.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddiqqie menyarankan agar jaksa menuntut mati Ketua MK Akil Mochtar atas dugaan korupsi. Ketua komisi III Gede Pasek Suardika sepakat dengan tuntutan mati tersebut.

KPK tak hanya membidik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. KPK mendalami hakim yang lain. Bukan tanpa alasan, dalam keputusannya MK selalu kolektif kolegial. 

Mengawali karier sebagai politikus Senayan, Akil Mochtar kemudian sukses menjadi hakim MK. Namun, belum setahun jadi Ketua MK, Akil ditangkap KPK. Seperti apa jejak politik eks politikus Golkar ini?

Mahkamah Konstitusi (MK) belum secara resmi mengumumkan siapa saja yang tergabung dalam majelis kehormatan hakim terkait penangkapan Akil Mochtar oleh KPK. Namun sidang majelis kehormatan MK rencananya akan digelar besok.

3 Orang penyelenggara negara dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dicokok KPK terkait dugaan kasus suap sengketa pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera membentuk majelis kehormatan hakim terkait penangkapan Akil Mochtar oleh KPK. Salah satu yang diminta untuk menjadi anggota majelis adalah Mahfud MD, mantan ketua MK.

Penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK diduga terkait sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Namun begitu, penangkapan tersebut tidak mempengaruhi agenda persidangan di MK. Persidangan kasus sengketa Pilkada Gunung Mas tetap berlanjut.