PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) belum mengkonfirmasi permintaan pemerintah Indonesia untuk kembali ke meja perundingan.

Sebuah petisi terkait hasil revisi UU Keduduka MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ramai diperbincangkan di media sosial. Petisi, yang telah ditandatangani 10 ribu orang lebih, itu berisi dukungan uji materi UU itu ke MK.

Siapa pun dari hanya 2 pasangan capres yang akan memenangi Pilpres 2014, bagi saya tidak jadi soal besar mengingat penentuan pemenang merupakan hak prerogatif WNI yang berhak memilih.

PDIP menyoroti adanya pasal selundupan yang ikut disahkan dalam UU MD3 dua hari lalu. Meski 'penyelundupan' ini masih berupa kemungkinan, namun PDIP menyebut pasal ini tak ada dalam Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Perubahan UU MD3.

Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyesalkan revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang kini menyatakan posisi Ketua DPR tak otomatis dijabat partai pemenang Pemilu.

PDI Perjuangan menyesalkan revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang kini menyatakan posisi Ketua DPR tak otomatis dijabat partai pemenang Pemilu. Bagi PDIP revisi tersebut mencederai demokrasi.

Ketua KPU Husni Kamil Manik berpidato jelang pemungutan suara yang berlangsung Rabu (9/7) besok. Husni mengingatkan jajarannya harus netral dalam menyelenggarakan Pilpres.

DPR akhirnya memutuskan revisi UU MD3. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah perubahan pasal 84, yaitu keputusan bahwa Kursi Ketua DPR tak otomatis jadi milik partai pemenang pemilu.

Fraksi PDIP, bersama PKB dan Hanura, melakukan walk out dari rapat paripurna pengesahan RUU perubahan terhadap UU No 27 Tahun 2009 atau UU MD3. Mereka tak terima atas perubahan tata cara pemilihan Ketua DPR.

Parpol koalisi pendukung Prabowo-Hatta ingin mengubah UU MD3, khususnya soal peraturan mengenai kursi Ketua DPR yang diatur dimiliki oleh parpol pemenang Pemilu. PKB membela PDIP yang seharusnya mendapatkan jatah kursi Ketua DPR.