Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPK. Agenda RDP ini akan membahas kasus-kasus yang tengah hangat diperbincangkan.

Menjelang revisi UU KPK, muncul wacana agar lembaga antikorupsi ini hanya mengusut kasus korupsi dengan kerugian negara di atas Rp 10 milliar. Hal ini pun tidak akan mempersempit ruang gerak KPK.

Permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri seakan tidak ada habisnya. Mayoritas mereka bekerja di wilayah 3D (dirty, dangerous dan difficult). Untuk mengatasinya, dibentuk 'Kaukus DPR RI untuk Perlindungan TKI'.

Paripurna akan mengambil keputusan untuk pengesahan RUU Intelijen yang telah disetujui pemerintah dan Komisi I DPR. 

Menteri-menteri se-ASEAN rupanya sedang bertemu di Semarang, Jateng. Namun sayang, kasus pencaplokan wilayah RI oleh Malaysia tidak dibahas, karena di luar agenda utama dan perlu konfirmasi Kemenlu.

Sengketa perbatasan wilayah di Camar Bulan dan di Tanjung Datu, Kalimantan Barat kembali menghangat. Menhan Purnomo Yusgiantoro, membantah jika ‎wilayah tersebut telah dicaplok oleh Malaysia karena masih daerah status quo.

Perilaku tak baik kembali diperlihatkan oleh anggota DPR. Pagi ini, banyak anggota DPR yang mangkir dari rapat paripurna. Dari 560 anggota Dewan, hanya sekitar 50 orang yang hadir.

Enam hakim agung yang terpilih selanjutnya akan dibawa dalam sidang paripurna DPR hari ini untuk mendapatkan persetujuan seluruh anggota DPR.

Enam orang calon hakim agung baru akan disahkan sebagau hakim agung dalam rapat paripurna DPR. Rapat digelar setelah Komisi III menyampaikan laporan hasil seleksi hakim agung.

Tidak cuma mundur dari DPR RI, politikus PDIP Gayus Lumbuun juga akan mundur dari partainya begitu disahkan menjadi hakim agung. Surat pengunduran diri dari DPR dan parpol akan diserahkan secara bersamaan.